SUMBAWAPOST.com, Kota Bima – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima menegaskan bahwa seluruh tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima 2024 telah dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada Bima yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Ir. H. Mohammad Rum, M.T., dan Hj. Mutmainnah, S.H.
Dalam persidangan di MK, KPU Kota Bima diwakili oleh kuasa hukum yang, Abdul Basit, S.H., M.H., Mereka memastikan bahwa semua proses pemilu telah dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berintegritas.
Pilkada Bima Berjalan Sesuai Regulasi
Ketua KPU Kota Bima menegaskan bahwa sejak awal, lembaganya telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi, dilakukan dengan penuh transparansi dan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), saksi dari setiap pasangan calon, serta pemantau independen.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
“Kami memastikan bahwa setiap proses telah dijalankan dengan baik, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada keberatan dari peserta pemilu, kami menghormati hak konstitusional mereka untuk mengajukan gugatan melalui jalur hukum yang telah disediakan,” ujar Ketua KPU Kota Bima.
Menghormati Putusan MK dan Menjaga Stabilitas Kota Bima
KPU Kota Bima menegaskan bahwa pihaknya menghormati dan siap menjalankan putusan MK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apapun hasil akhirnya, KPU akan berpegang teguh pada prinsip netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Bima untuk tetap menjaga persatuan dan menerima hasil demokrasi ini dengan kepala dingin. Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijaga bersama demi kemajuan daerah,” tambahnya.
Dengan adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat, KPU Kota Bima berharap tidak ada lagi perdebatan berkepanjangan terkait hasil Pilkada 2024. Fokus selanjutnya adalah memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat tetap harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.
KPU juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
“Kami akan terus berbenah dan memastikan pemilu yang akan datang lebih baik lagi, dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme,” tutupnya.
