Mataram| SUMBAWAPOST.com- Sinergi kebijakan antarprovinsi dalam memperkuat peran koperasi dan UMKM kembali menguat. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Dinas Koperasi UKM NTB.
Rombongan diterima Sekretaris Dinas Koperasi UKM NTB, H. Amir, mewakili Kepala Dinas, didampingi pejabat struktural dan fungsional, termasuk Kabid Pengawasan Koperasi, Kabid Pembinaan Koperasi, Kabid Pembinaan UKM, pejabat fungsional pengawas koperasi, Kasubbag Umum, serta KTU UPTD Balatkop UKM NTB, Selasa (24/2/2026).
Kunjungan ini bertujuan membahas peningkatan kapasitas DPRD serta koordinasi kebijakan, khususnya terkait sinergi koperasi sebagai penggerak UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah antara Provinsi Bali dan NTB.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali, Gede Kusuma Putra, menyoroti kompleksitas kondisi koperasi dan UMKM di Bali, terutama di tingkat desa. Hampir seluruh desa di Bali telah memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD), koperasi, dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menimbulkan dinamika baru, termasuk kekhawatiran persaingan usaha antar lembaga.
“Kami melihat koperasi desa Merah Putih masih on progress. Tantangannya adalah bagaimana kehadirannya tidak justru membuat pelaku usaha ragu atau memilih ‘cari aman’ karena khawatir tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada,” ujar Gede Kusuma Putra.
Sementara itu, Fungsional Pengawas Koperasi, I Wayan Robi Setiawan, menyebutkan hingga 2025 terdapat 6.190 koperasi di 10 kabupaten/kota NTB, meliputi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Khusus Koperasi Merah Putih, jumlahnya mencapai 1.166 koperasi, terdiri dari 1.021 desa dan 145 kelurahan.
Ia menegaskan, koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan menjadi pesaing lembaga ekonomi desa seperti BUMDes atau LPD, melainkan untuk mengoptimalkan potensi lokal yang belum tergarap. “Semangatnya adalah kolaborasi, bukan kompetisi. BUMDes dan koperasi harus saling mengisi,” tegasnya.
Meski semangat kolaborasi tinggi, pembangunan fisik gerai koperasi Merah Putih menghadapi kendala, terutama keterbatasan lahan. Dari total 1.166 koperasi, baru sekitar 30 persen atau 300 koperasi yang memasuki tahap pembangunan fisik, bekerja sama dengan PT Agrina Pangga Nusantara serta didukung Korem dan Kodim setempat.
Kabid Pembinaan UKM, Baiq Yanuarlita Lestari, menambahkan bahwa sekitar 600 ribu UMKM di NTB didominasi sektor mikro, sementara pelaku usaha kecil dan menengah jumlahnya masih relatif sedikit.
Untuk meningkatkan kualitas UMKM, Pemprov NTB menyiapkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM NTB sebagai pusat inkubasi bisnis. Tahun 2026 ini ditargetkan pra-inkubasi dengan merekrut sekitar 50 tenant UMKM.
“Kami membuka akses gratis bagi kelompok UMKM untuk memanfaatkan fasilitas PLUT, mulai dari dapur kuliner, ruang jahit, hingga ruang kerajinan,” jelasnya.
Kunjungan DPRD Bali ke NTB diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antarprovinsi, sekaligus menjadi ruang berbagi praktik baik dalam pengembangan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
