Mataram | SUMBAWAPOST.com-Anggota DPR RI Dapil NTB II, Lalu Hadrian Irfani, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB NTB periode 2026-2031, Rabu (4/3/2026), menekankan agar pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mengelola pendidikan secara setengah-setengah.
Sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Olahraga, Sains, dan Teknologi, Lalu Hadrian menegaskan bahwa kemajuan sebuah daerah sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. “Untuk memiliki SDM yang tangguh dan unggul, perhatian serius pada pendidikan mutlak diperlukan. Pemerintah pusat sudah memberikan dukungan melalui revitalisasi sekolah dan beasiswa. Sekarang, etika pemerintah daerah diperlukan untuk menindaklanjuti bantuan tersebut serta mengalokasikan APBD sesuai mandatori 20 persen untuk pendidikan,” tegasnya.
Saat ditanya apakah APBD NTB sudah memenuhi alokasi 20 persen, Lalu Hadrian menyebut bahwa sejak dirinya menjadi anggota DPRD Provinsi NTB, alokasi tersebut sudah terpenuhi. Namun, fokus penggunaan anggaran menjadi perhatian utama.
“APBD NTB misalnya sebesar Rp6,3 triliun, seharusnya 20 persen dialokasikan untuk pendidikan. Tapi penting diperhatikan fokus penggunaannya. Apakah untuk peningkatan mutu, revitalisasi, atau hal lain. Contohnya, di Kalimantan Timur, APBD digunakan untuk beasiswa tambahan di luar PIP. Di Sulawesi Tengah, sekolah dan kuliah gratis. Itu contoh daerah yang benar-benar konsen pada pendidikan,” jelasnya.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Terkait program beasiswa luar Negeri yang pernah digulirkan pemerintah sebelumnya, Lalu Hadrian menilai program yang baik tetap perlu dilanjutkan, asalkan realistis, memperhatikan kondisi keuangan daerah, dan sejalan dengan upaya meningkatkan mutu SDM.
“Banyak kampus luar negeri yang menawarkan beasiswa, sehingga program ini bisa menjadi tambahan, tetapi harus efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Terpisah, saat dihubungi media ini, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, ditanya mengenai alokasi mandatori 20 persen APBD NTB 2026 untuk pendidikan. Pertanyaan menyasar apakah anggaran sudah direalisasikan secara optimal, serta program atau bidang apa yang menjadi prioritas di sektor pendidikan. Hingga berita ini ditulis, tanggapan dari Gubernur NTB belum diperoleh.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
