SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Angka Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, tingkat kemiskinan NTB tercatat sebesar 11,17 persen, turun 0,21 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 11,38 persen.
Meski mencatat perkembangan positif, Pemerintah Provinsi NTB meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota tidak mengendurkan upaya penanggulangan kemiskinan. Percepatan realisasi Program Desa Berdaya menjadi salah satu langkah yang perlu segera dituntaskan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri atau Umi Dinda, saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis (5/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Wagub meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota lebih proaktif mengecek sekaligus memberikan pendampingan kepada desa-desa yang belum memulai proses pelaksanaan Program Desa Berdaya.
Ia juga meminta para wakil bupati dan wakil wali kota selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah masing-masing ikut mengawal percepatan program tersebut.
“Saya mohon dukungan para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota untuk mengecek kembali Desa-desa berdaya. Kita sudah hampir memasuki minggu kedua bulan November, sehingga waktu efektif yang bisa mereka pergunakan untuk menyelesaikan program tersebut tidak sampai dua bulan lagi,” tegas Wagub.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2026 tercatat sebanyak 628,50 ribu orang. Angka tersebut berkurang sekitar 8,68 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.
Wagub menyambut baik penurunan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa ditangani dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah.
Menurutnya, strategi penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan jumlah penduduk, kondisi geografis, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Ia mendorong pemerintah Kabupaten/Kota saling berbagi pengalaman dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Salah satu contoh yang disorot adalah Kabupaten Sumbawa Barat yang dinilai memiliki kondisi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) stabil sehingga mampu memberikan dukungan anggaran tambahan di luar program Pemerintah Provinsi.
Selain persoalan anggaran, ketepatan data penerima bantuan sosial juga menjadi perhatian. Wagub mengungkapkan masih adanya warga yang enggan melepaskan status miskin karena khawatir kehilangan hak atas bantuan sosial pemerintah.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditangani melalui edukasi dan pendekatan persuasif. Warga yang kesejahteraannya telah meningkat secara mandiri diharapkan bersedia memperbarui status dalam data sosial ekonomi, sehingga bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Meski angka kemiskinan mengalami penurunan, tantangan kesenjangan antarwilayah dan kondisi kelompok rentan di pedesaan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa rapat koordinasi yang mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan” tersebut menjadi wadah Konsilidasi Kebijakan, Program, dan Sumber Daya Lintas Sektor.
Forum yang dihadiri sekitar 100 peserta dari unsur Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, serta Mitra Pembangunan itu diarahkan untuk memperkuat ketepatan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan.
Nelly menekankan pentingnya penggunaan basis data yang akurat dan Pemetaan Wilayah Prioritas agar intervensi anggaran pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga menyoroti perlunya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala.
“Selain itu, evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diharapkan mulai diselaraskan dengan indikator penanggulangan kemiskinan,”ungkapnya.
Melalui rapat Koordinasi tersebut, sabung ia, Pemerintah Daerah menargetkan adanya kesepakatan konkret mengenai program prioritas, indikator hasil yang terukur, pembagian peran antarinstansi, serta penguatan mekanisme pemantauan.
“Langkah tersebut diharapkan memperkuat Sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menekan angka kemiskinan di NTB secara berkelanjutan,”pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
