Program Koperasi Merah Putih Terhambat Lahan, DPRD Sumbawa ‘Curhat’ ke Diskop UKM NTB

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Empat anggota DPRD Kabupaten Sumbawa saat melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB beserta jajaran di Kantor Diskop UKM NTB, Mataram, membahas kendala dan solusi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jumat (30/1/2026).

Empat anggota DPRD Kabupaten Sumbawa saat melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB beserta jajaran di Kantor Diskop UKM NTB, Mataram, membahas kendala dan solusi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jumat (30/1/2026).

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Empat Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna berkonsultasi terkait kebijakan serta pengembangan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Keempat legislator tersebut yakni Edy Syarifuddin, Muhammad Taufik, Abron Ishak, A.Md, dan I Ketut Sawitra. Kunjungan kerja berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Januari 2026, dan secara resmi diterima pada Jumat (30/1/2026) di Kantor Diskop UKM NTB, Mataram.

Rombongan DPRD Sumbawa diterima langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, didampingi Kepala Bidang FPSP Baiq Ayu Juita Mayasari serta Plt Kepala Bidang Pembinaan Koperasi sekaligus Pengawas Koperasi, I Wayan Robi Setiawan.

Dalam forum konsultasi tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih di lapangan, khususnya terkait kesiapan lahan untuk pembangunan fisik gerai koperasi.

Baca Juga :  Kembalikan Kejayaan Bahari NTB, Rohmi-Firin Akan Optimalkan Sektor Kelautan dan Perikanan

Salah seorang anggota DPRD menjelaskan bahwa hasil peninjauan di dua kecamatan menunjukkan persoalan yang hampir serupa. Di Kecamatan Moyo Utara, hanya satu desa yang telah memiliki fasilitas. Sementara di Kecamatan Moyo Hilir, meskipun terdapat satu desa yang dinilai siap dengan lokasi yang telah ditentukan, namun dari total sepuluh desa yang ada, sembilan desa lainnya belum terakomodasi terkait penyediaan lahan.

“Kami ingin menegaskan permasalahan ini agar ke depan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang jelas. Harapannya, hasil konsultasi ini bisa kami bawa kembali ke daerah, sehingga tidak perlu lagi ke pusat untuk menanyakan kelanjutan persoalan tersebut,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, mengakui bahwa persoalan lahan masih menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di sejumlah daerah.

“Permasalahan lahan memang menjadi tantangan di beberapa wilayah. Karena itu, seluruh kendala yang muncul akan kami bahas secara komprehensif melalui forum koordinasi agar dapat ditemukan solusi bersama,” kata Wirawan.

Baca Juga :  Tak Punya Hati! Suami Gadai Motor Istri dan Laptop Titipan, Polres Sumbawa Turun Tangan

Ia menjelaskan, pembahasan lanjutan terkait kendala tersebut akan dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik Gerai KDKMP yang digelar pada hari yang sama.

Rakor tersebut berlangsung di Aula Tambora Lantai II Kantor Gubernur NTB dan dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Muhammad Fauzal, Dandrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, Kepala Diskop UKM NTB, para Sekda kabupaten/kota se-NTB, kepala OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan DPKAD, DPMPD, dan OPD terkait koperasi.

Melalui konsultasi ini, diharapkan pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi desa dan kelurahan.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Bendungan Batujai Disiapkan Jadi Hub Seaplane Pertama di Indonesia, Investasi Awal Capai Rp450 Miliar
NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:42 WIB

Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:15 WIB

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode

Berita Terbaru