Program Koperasi Merah Putih Terhambat Lahan, DPRD Sumbawa ‘Curhat’ ke Diskop UKM NTB

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Empat anggota DPRD Kabupaten Sumbawa saat melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB beserta jajaran di Kantor Diskop UKM NTB, Mataram, membahas kendala dan solusi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jumat (30/1/2026).

Empat anggota DPRD Kabupaten Sumbawa saat melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB beserta jajaran di Kantor Diskop UKM NTB, Mataram, membahas kendala dan solusi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jumat (30/1/2026).

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Empat Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna berkonsultasi terkait kebijakan serta pengembangan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Keempat legislator tersebut yakni Edy Syarifuddin, Muhammad Taufik, Abron Ishak, A.Md, dan I Ketut Sawitra. Kunjungan kerja berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Januari 2026, dan secara resmi diterima pada Jumat (30/1/2026) di Kantor Diskop UKM NTB, Mataram.

Rombongan DPRD Sumbawa diterima langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, didampingi Kepala Bidang FPSP Baiq Ayu Juita Mayasari serta Plt Kepala Bidang Pembinaan Koperasi sekaligus Pengawas Koperasi, I Wayan Robi Setiawan.

Dalam forum konsultasi tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih di lapangan, khususnya terkait kesiapan lahan untuk pembangunan fisik gerai koperasi.

Baca Juga :  Tak Perlu Calo! PLUT KUMKM NTB Permudah UKM Dapat NIB, Modal, hingga Sertifikat Halal Gratis

Salah seorang anggota DPRD menjelaskan bahwa hasil peninjauan di dua kecamatan menunjukkan persoalan yang hampir serupa. Di Kecamatan Moyo Utara, hanya satu desa yang telah memiliki fasilitas. Sementara di Kecamatan Moyo Hilir, meskipun terdapat satu desa yang dinilai siap dengan lokasi yang telah ditentukan, namun dari total sepuluh desa yang ada, sembilan desa lainnya belum terakomodasi terkait penyediaan lahan.

“Kami ingin menegaskan permasalahan ini agar ke depan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang jelas. Harapannya, hasil konsultasi ini bisa kami bawa kembali ke daerah, sehingga tidak perlu lagi ke pusat untuk menanyakan kelanjutan persoalan tersebut,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, mengakui bahwa persoalan lahan masih menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di sejumlah daerah.

“Permasalahan lahan memang menjadi tantangan di beberapa wilayah. Karena itu, seluruh kendala yang muncul akan kami bahas secara komprehensif melalui forum koordinasi agar dapat ditemukan solusi bersama,” kata Wirawan.

Baca Juga :  Kaesang Lantik Pengurus PSI NTB, Target Dua Kursi DPR RI 2029 dan Perkuat Basis hingga Desa

Ia menjelaskan, pembahasan lanjutan terkait kendala tersebut akan dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik Gerai KDKMP yang digelar pada hari yang sama.

Rakor tersebut berlangsung di Aula Tambora Lantai II Kantor Gubernur NTB dan dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Muhammad Fauzal, Dandrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, Kepala Diskop UKM NTB, para Sekda kabupaten/kota se-NTB, kepala OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan DPKAD, DPMPD, dan OPD terkait koperasi.

Melalui konsultasi ini, diharapkan pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi desa dan kelurahan.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru