SUMBAWAPOST.com, Mataram – Anggota DPD RI Dapil NTB, Mirah Midadan Fahmid, angkat bicara terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang belakangan meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Lombok. Ia menilai perlu adanya pengawasan lebih ketat dalam sistem distribusi gas bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Menanggapi kelangkaan elpiji 3 kg yang sempat meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Lombok, saya menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap jalur distribusi gas bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” ujar Mirah dalam pernyataannya, Selasa (24/6/2025).
Mirah meminta Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menjadikan NTB, khususnya Pulau Lombok, sebagai wilayah prioritas dalam evaluasi distribusi energi bersubsidi secara nasional.
Menurutnya, daerah kepulauan seperti NTB memiliki tantangan geografis dan kerentanan logistik yang berbeda dibanding daerah daratan, sehingga memerlukan sistem distribusi yang lebih responsif.
“Kita tidak bisa menyamaratakan distribusi energi seperti di Jawa. NTB perlu pendekatan logistik yang menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kepadatan penduduk agar subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar persoalan kelangkaan elpiji tidak kembali terulang, terutama menjelang momentum-momentum penting seperti hari raya dan musim panen yang biasanya berdampak pada kebutuhan energi rumah tangga.
