Wabup Dompu Syirajuddin Jemput Program Pusat, Temui Wamen PKP: 2.658 Rumah Rakyat Diusulkan

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 15 Januari 2026 - 15:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Dompu Syirajuddin saat bertemu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (15/1/2026), membahas usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.658 unit serta keberlanjutan program P2KP untuk Kabupaten Dompu.

Wakil Bupati Dompu Syirajuddin saat bertemu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (15/1/2026), membahas usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.658 unit serta keberlanjutan program P2KP untuk Kabupaten Dompu.

SUMBAWAPOST.com | Jakarta- Upaya Pemerintah Kabupaten Dompu memperjuangkan program perumahan bagi masyarakat terus berlanjut di tingkat pusat. Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, melakukan pertemuan langsung dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Wakil Bupati Dompu Syirajuddin berdiskusi dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (15/1/2026), saat menyampaikan usulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.658 unit untuk masyarakat Dompu.

Pertemuan tersebut membahas secara khusus usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kabupaten Dompu sebanyak 2.658 unit. Selain itu, Wakil Bupati Dompu juga menyampaikan pembahasan terkait keberlanjutan program P2KP yang direncanakan masuk dalam agenda pembangunan tahun 2027.

Baca Juga :  Ketua DPRD Isvie Pasang Badan untuk Sari Yuliati: Jangan Hapus Jejak Pengabdian yang Sudah Dirasakan Rakyat NTB

Syirajuddin menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut mendapat sambutan dan respon positif dari pemerintah pusat. Ia optimistis berbagai program perumahan yang diusulkan dapat direalisasikan demi meningkatkan kualitas hunian masyarakat Dompu.

“Insyallah respon positif akan membantu kab dompu dgn program BSPS thn 2026 sejumlah 2658 unit dn program P2KT akan di lanjutkan 2027 s/d 2029,” ujar Wakil Bupati Dompu Syirajuddin.

Menurutnya, dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi sinyal kuat adanya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan layak huni di daerah. Program BSPS diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memperbaiki rumah secara swadaya, sementara kelanjutan program P2KP akan menjadi bagian dari penataan kawasan permukiman berkelanjutan.

Baca Juga :  Bukan Duduk Manis, Wabup Syirajuddin Turun Tangan Atasi Kisruh Bongkar Muat di Pelabuhan Soro

Pemerintah Kabupaten Dompu menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai program strategis nasional dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerah.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Bendungan Batujai Disiapkan Jadi Hub Seaplane Pertama di Indonesia, Investasi Awal Capai Rp450 Miliar
NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:42 WIB

Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:15 WIB

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode

Berita Terbaru