Dukung Reformasi Birokrasi, Ketua DPRD NTB Isvie Setuju Gubernur Pangkas OPD Tak Produktif

Avatar

- Jurnalis

Senin, 31 Maret 2025 - 13:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaeda menegaskan dukungannya terhadap perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak efektif. Langkah ini dinilai penting demi efisiensi anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur NTB yang baru, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.

“Pemimpin baru pasti akan menilai rekam jejak pejabat sebelumnya. Sejak awal sudah ada komitmen untuk menerapkan meritokrasi, jadi itu harus menjadi pegangan utama. Pemilihan pejabat harus berbasis profesionalisme dan kompetensi,” ujar Isvie dalam acara buka puasa bersama di kediamannya di Jalan Langko, Kota Mataram, pada 28 Maret 2025.

Baca Juga :  Gercep Ala Gubernur Miq Iqbal: Dari Aduan Netizen ke Aksi Nyata di Lokasi Banjir Lombok Timur

Menurutnya, perampingan OPD bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak. Banyak perangkat daerah yang dinilai kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga membebani anggaran tanpa memberikan hasil yang maksimal.

“Kita melihat ada banyak OPD yang tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan banyak pejabat yang justru menganggur. Perampingan ini langkah yang bagus, dan saya mendukung penuh,” tegasnya.

Baca Juga :  Minta ASN Boikot Paslon 02, Sekda HL Gita Dilaporkan ke Bawaslu NTB

Beberapa OPD yang berpotensi digabungkan antara lain Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian, yang dinilai bisa lebih efektif jika dilebur menjadi satu. Namun, ada juga OPD yang tetap harus dipertahankan, seperti Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), meskipun perlu evaluasi ketat terhadap inovasi yang dihasilkan.

Reformasi birokrasi ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih gesit, efisien, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.

 

Berita Terkait

Tak Ada Niat Korupsi, Gubernur NTB Iqbal Ungkap Sistem Lemah yang Bisa Jerat Pejabat
Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN
Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 18:53 WIB

Tak Ada Niat Korupsi, Gubernur NTB Iqbal Ungkap Sistem Lemah yang Bisa Jerat Pejabat

Rabu, 2 September 2026 - 12:13 WIB

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Berita Terbaru