Dana Tipis Bukan Alasan, Wagub NTB Tegaskan BPJS untuk Pekerja Miskin Harus Masuk APBD

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 25 Juli 2025 - 13:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menghadiri rapat pembahasan program kerja dan komitmen pencapaian Universal Coverage Jamsostek tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun 2025 dan 2026, yang digelar Jumat (25/7/2025).

Dalam sambutannya, Wagub menekankan pentingnya konsistensi dan keberpihakan anggaran dari seluruh jajaran pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menyoroti bahwa dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, komitmen terhadap universal coverage harus menjadi prioritas, meskipun di tengah situasi efisiensi anggaran.

Baca Juga :  Cuaca NTB Semakin Dingin, Wagub Umi Dinda Ingatkan Warga Tetap Waspada dan Jaga Kesehatan

“Kondisi efisiensi anggaran saat ini kita rasakan bersama, sesuai dengan instruksi presiden. Namun, terkait BPJS Ketenagakerjaan, para pimpinan daerah perlu diberikan pemahaman pentingnya alokasi anggaran yang berpihak,” ujar Wagub.

Ia juga mendorong seluruh kepala badan pengelola keuangan daerah agar menjadikan program perlindungan pekerja rentan sebagai bagian dari prioritas belanja daerah, meski tantangan fiskal cukup berat. Menurutnya, dukungan terhadap universal coverage akan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting di NTB.

Baca Juga :  Pemprov dan DPRD NTB Sepakati KUA-PPAS 2026: Fokus Turunkan Kemiskinan dan Perkuat Ketahanan Pangan

“Yang harus kita lakukan adalah memastikan APBD Perubahan mencakup alokasi anggaran untuk para pekerja miskin ekstrem, termasuk kelompok rentan,” tegasnya.

Selain itu, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan pemantauan secara intens terhadap realisasi dukungan kabupaten/kota. Pemantauan ini mencakup APBD Perubahan 2025 maupun APBD murni 2026, guna memastikan sinergi lintas pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

 

Berita Terkait

Rp950 Juta per Titik, Dewan PDIP Ahmad Amrullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Jual Beli Dapur MBG di Lombok Timur
Bukan Provinsi Pulau Sumbawa! Razikin Usul Nama Nusa Tenggara Tengah, Alasannya Menarik
Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila
Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan
Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global
Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Disiapkan di Bima, Jadi Harapan Baru Pemerataan Pendidikan NTB
KPU NTB Berkurban di Idul Adha, Agus Hilman: Yang Dinilai Bukan Dagingnya, Tapi Ketakwaannya
PKS NTB Sembelih 193 Hewan Kurban, Sebanyak 2.000 Paket Daging Dibagikan untuk Warga
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:42 WIB

Rp950 Juta per Titik, Dewan PDIP Ahmad Amrullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Jual Beli Dapur MBG di Lombok Timur

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:56 WIB

Bukan Provinsi Pulau Sumbawa! Razikin Usul Nama Nusa Tenggara Tengah, Alasannya Menarik

Senin, 1 Juni 2026 - 19:49 WIB

Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila

Senin, 1 Juni 2026 - 18:13 WIB

Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan

Senin, 1 Juni 2026 - 13:55 WIB

Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global

Berita Terbaru