SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua Komisi I DPRD NTB yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, memberikan apresiasi atas terselenggaranya dialog publik bertajuk ‘Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?’ yang digelar oleh Pojok NTB di Meeino Warking, Kota Mataram, Jumat malam (16/5/2025). Ia menilai forum semacam ini penting untuk terus dilakukan sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas publik.
Dalam dialog yang dihadiri ratusan peserta dari kalangan akademisi, aktivis, advokat, LSM, pegiat, hingga mantan pejabat tersebut, Akri menegaskan bahwa isu meritokrasi memang menjadi perhatian utama di awal masa pemerintahan Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda. DPRD NTB, khususnya Komisi I, disebutnya akan serius mengawal program ini.
“Kami di DPRD NTB, khususnya di Komisi I yang memang menjadi bidang kami, akan mengawal serius meritokrasi ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip luhurnya,” terang Akri.
Ia juga menambahkan bahwa Gubernur Iqbal saat ini tengah berupaya menata sistem birokrasi secara internal. Namun, pada akhirnya, sistem itu akan diuji oleh masyarakat dalam bentuk kepuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan.
“Nanti Pak Gubernur akan memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait apa yang selama ini dia sampaikan. Dalam konteks ini, publik akan memberikan penilaian,” kata Wakil Ketua Pansus IV DPRD NTB itu.
Lebih lanjut, Akri mengingatkan agar para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diberi amanah benar-benar mampu menerjemahkan visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur secara tepat dalam setiap kebijakan dan pelayanan.
“Kalau nanti pelayanan publik malah tersendat, terganggu, kita akan kritisi,” ujarnya.
Ia pun menekankan harapan besar kepada para pejabat baru hasil mutasi yang belum lama ini dilakukan, agar memiliki pemahaman dan komitmen kuat dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab demi mewujudkan visi-misi Iqbal-Dinda.
.
