SUMBAWAPOST.com| Mataram- DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dengan menyampaikan rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/4/2026).
Forum resmi ini menjadi panggung penting dalam mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif, sekaligus menandai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi NTB sepanjang tahun anggaran 2025.
Rapat diawali dengan penyampaian rekomendasi DPRD NTB yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan keputusan resmi sebagai catatan strategis untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas, efektivitas program, serta responsivitas kebijakan publik di NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama kemajuan daerah.
“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” ujarnya.
Iqbal juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam memperkuat fondasi pemerintahan yang sehat dan transparan.
“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.
Di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Gubernur mengakui tantangan yang dihadapi NTB tidaklah ringan. Mulai dari meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, tekanan situasi global, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi isu krusial yang harus dihadapi secara bersama.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II hasil seleksi terbuka kepada DPRD. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur birokrasi yang adaptif dan profesional dalam menjawab tantangan pembangunan.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan penuh dinamika, sekaligus menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dengan adanya rekomendasi DPRD, diharapkan arah pembangunan NTB ke depan semakin terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
