SUMBAWAPOST.com, Dompu – Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dompu, Hafi Darmawan, menyampaikan kecaman keras atas tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran Cipayung Bima dalam aksi menuntut pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
Menurut Hafi, kekerasan yang dilakukan aparat bukan hanya melukai mahasiswa sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi, namun juga mencerminkan bentuk nyata dari pembungkaman demokrasi.
“Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran Cipayung Bima dalam aksi pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Pulau Sumbawa merupakan bentuk nyata dari pembungkaman demokrasi,” tegas Hafi.
IMM Dompu, lanjut Hafi, mengecam keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap mahasiswa yang menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menilai tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena menciptakan iklim ketakutan dan mempersempit ruang demokrasi di tengah masyarakat.
“Pembungkaman demokrasi seperti ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa yang menjadi korban, tetapi juga pada masyarakat luas yang kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” jelasnya.
IMM Dompu mendesak Kapolres Bima untuk segera membebaskan enam aktivis yang ditahan tanpa syarat. Penahanan tersebut dianggap sebagai langkah represif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokratis.
“Tindakan represif ini juga menunjukkan bahwa aparat kepolisian lebih memilih untuk mempertahankan status quo daripada mendengarkan aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk kegagalan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tambah Hafi.
IMM Dompu, kata Hafi, tidak akan tinggal diam. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial di wilayah Bima dan Dompu, serta seluruh Bumi Sumbawa.
“IMM Dompu akan terus mengawal demokrasi dan keadilan sosial di Bumi Sumbawa. Kami tidak akan diam melihat tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kami akan terus menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran,”bebernya.
Hafi menegaskan, pembebasan enam aktivis yang ditahan adalah tuntutan rakyat, bukan hanya IMM Dompu. Ia menilai demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika aparat penegak hukum berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan.
“Pembebasan 6 aktivis yang ditahan bukanlah hanya tuntutan IMM Dompu, tetapi juga tuntutan rakyat yang ingin hidup dalam demokrasi yang sehat dan bebas. Oleh karena itu, kami mendesak Kapolres Bima untuk segera membebaskan mereka tanpa syarat dan mengusut tuntas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” pungkasnya.
