Dekranasda NTB Pasang Standar Baru, Produk Tenun dan Kriya Harus Lolos Empat Ujian Ini

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 24 Juni 2026 - 13:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal membuka kegiatan Capacity Building Kurasi Wastra dan Kriya di PLUT MUKM NTB guna memperkuat standar kurasi produk tenun dan kerajinan unggulan daerah.

Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal membuka kegiatan Capacity Building Kurasi Wastra dan Kriya di PLUT MUKM NTB guna memperkuat standar kurasi produk tenun dan kerajinan unggulan daerah.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membenahi sistem kurasi produk wastra dan kriya agar tidak lagi bergantung pada selera pribadi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk tenun dan kerajinan unggulan NTB memiliki standar kualitas yang jelas dan mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.

Di tengah persaingan industri kreatif yang semakin ketat, keindahan produk semata tidak lagi cukup. Tenun dan kriya lokal kini dituntut memiliki kualitas, identitas budaya yang kuat, konsistensi produksi, serta nilai jual yang mampu menjawab kebutuhan pasar global.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Kurasi Wastra dan Kriya untuk Pengetahuan Teknis dan Standar Kurasi yang Profesional yang digelar Dekranasda NTB di PLUT MUKM Provinsi NTB, Selasa (23/6/2026).

Selama dua hari pelaksanaan, pengurus Dekranasda tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan pembekalan mengenai teknik kurasi profesional guna menciptakan standar penilaian yang lebih objektif terhadap produk wastra dan kriya unggulan Daerah.

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas produk kerajinan NTB sekaligus mengakhiri pola kurasi yang selama ini sering dipengaruhi faktor subjektivitas.

“Sudah terlalu banyak pameran yang kita lewati yang sistemnya pada akhirnya adalah like and dislike. Menurut saya, dengan selera saya, dengan pemahaman saya, ini yang lolos. Jadi ini sangat subjektif. Hari ini kita akan belajar guidancenya, pakemnya, kira-kira pada saat kita mengkurasi itu seperti apa,” harap Sinta.

Baca Juga :  Bukan Cuma Tinjau, Wagub NTB ‘Suntik’ Semangat di Arena PORSI dan LEMPIKNAS FORNAS VIII

Menurutnya, kurasi yang profesional merupakan kunci agar produk-produk unggulan NTB tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki daya saing tinggi ketika masuk ke pasar yang lebih luas.

Sinta mengungkapkan, sebelum menyusun program tersebut dirinya sempat mempelajari berbagai sistem kurasi yang diterapkan oleh perusahaan global seperti Uniqlo serta Bank Indonesia Perwakilan NTB. Dari pengalaman itu, ia memahami bahwa proses kurasi tidak hanya menilai keindahan produk, melainkan juga kualitas, konsistensi, keunikan, dan peluang pasar.

Melalui pelatihan ini, Dekranasda NTB menargetkan lahirnya standar kurasi yang seragam mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Dengan demikian, produk yang lolos seleksi daerah sudah memiliki kualitas yang layak sebelum mengikuti kurasi Nasional.

“Sistemnya kita akan banyak ngobrol. Harapan saya kita tidak hanya one way, nanti sistemnya adalah diskusi, supaya teman-teman bisa menyampaikan apa kira-kira ganjalan di dalam kita pada saat kita melakukan sistem kurasi ini. Setelah kegiatan ini kita juga akan coba belajar mengkurasi sedikit-sedikit. Kita juga akan coba masuk ke sekolah-sekolah karena itu juga program yang sedang kita jalankan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dekranasda Provinsi NTB, Siti Nur Susila, menjelaskan kegiatan tersebut diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari pengurus Dekranasda seluruh kabupaten/kota serta pengurus Dekranasda Provinsi NTB.

Baca Juga :  Wamendag RI Upayakan UMKM NTB Tembus Pasar Internasional

Menurutnya, para peserta nantinya akan menjadi ujung tombak dalam menyeleksi produk-produk terbaik hasil karya para pengrajin Daerah.

“Karena nanti yang akan mengkurasi dulu produk-produk yang dibuat oleh pengrajin yang ada di kabupaten/kota. Baru nanti di tingkat provinsi juga akan melakukan kurasi, sebelum kita dikurasi oleh Dewan Kurasi Nasional Dekranas Republik Indonesia,” jelasnya.

Dalam praktiknya, kurasi tenun dan kriya NTB dilakukan berdasarkan empat aspek utama, yakni keaslian, estetika, fungsi, dan nilai jual. Keempat unsur tersebut menjadi indikator penting untuk memastikan sebuah produk tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat dan peluang pasar yang menjanjikan.

Lebih jauh, proses kurasi juga dipandang sebagai upaya menjaga warisan budaya lokal di tengah perkembangan industri fesyen modern. Melalui sistem kurasi yang profesional, keaslian motif tenun dapat terlindungi, eksploitasi budaya dapat dicegah, kualitas produk UMKM terus meningkat, serta membuka peluang lebih besar bagi wastra dan kriya NTB untuk menembus pasar premium.

Dengan penerapan standar kurasi yang semakin profesional, Dekranasda NTB optimistis produk-produk unggulan daerah tidak hanya dikenal sebagai kerajinan tradisional, tetapi juga mampu menjadi komoditas kreatif bernilai tinggi yang membawa nama NTB semakin diperhitungkan di tingkat nasional maupun global.

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB