Berita Hukum & Kriminal

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Saat Membuka Dialog Strategis Penanganan dan Pencegahan TPPO di NTB, Rabu (12/8/2026).

Pemerintahan

Gubernur Iqbal Bongkar Akar TPPO di NTB

Pemerintahan | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Pendidikan | Sumbawa Post | Rabu, 12 Agustus 2026 - 14:33 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 14:33 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, perang…

Kemenkum NTB Bersama Pemkab Lombok Tengah Saat Mengevaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar.

Hukum & Kriminal

Inilah Jumlah dan Pasal Perda Pasar Lombok Tengah yang Diminta Dicabut

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:28 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:28 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Empat Pasal dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,…

Kemenkum NTB Bersama Pemkab Lombok Tengah Melakukan Evaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar.

Hukum & Kriminal

Sejumlah Pasal ‘Perda Pasar Lombok Tengah’ Diminta Dicabut

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Rabu, 12 Agustus 2026 - 10:55 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 10:55 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Sejumlah Ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,…

Tiga Anggota DPRD NTB, Acip, IJU dan Hamdan, dalam Persidangan Perkara Kasus Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Mataram.

Hukum & Kriminal

Hore! Banding JPU Ditolak, 3 Anggota DPRD NTB Acip, IJU dan Hamdan Tetap Bebas dari Kasus Gratifikasi

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:08 WIB

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:08 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA menyatakan Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Putusan Bebas Tiga (3) Anggota DPRD Provinsi NTB…

Terduga Pelaku Bersama Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Dompu dalam Penanganan Dugaan Pencabulan Anak di Kabupaten Dompu.

Hukum & Kriminal

Petani Bawang Asal Bima Diamankan Polisi, Diduga Cabuli Anak di Dompu, Ini Kronologi dan Lokasinya

Hukum & Kriminal | Berita | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Selasa, 11 Agustus 2026 - 08:37 WIB

Selasa, 11 Agustus 2026 - 08:37 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Dompu- Polisi bergerak cepat menindaklanjuti Laporan dugaan Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur yang terjadi di Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara…

DPM Unram menyoroti Pergeseran Dana BTT Rp484 miliar dalam APBD NTB 2025 dan Menyiapkan Gugatan PTUN Terkait Pergub NTB.

Hukum & Kriminal

Dana BTT Rp484 Miliar Dipersoalkan, DPM Unram Siapkan Gugatan PTUN soal Pergub NTB

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Pendidikan | Politik | Sumbawa Post | Senin, 10 Agustus 2026 - 22:00 WIB

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:00 WIB

SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Polemik Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 Senilai Rp484 miliar memasuki babak baru. Setelah Empat (4) Legislator…

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Pendidikan | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Oleh: Dr Ufran SH MH (Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram) ‘NO VIRAL, NO JUSTICE’ Belakangan terdengar seperti Ungkapan yang sangat akrab di Media…

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair Saat Menutup Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Lombok Timur.

Pemerintahan

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Pemerintahan | Berita | Hukum & Kriminal | Pendidikan | Sumbawa Post | Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

SUMBAWAPOST.com|™ Lombok Timur- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair menggunakan analogi Video Assistant Referee (VAR) dalam Sepak Bola untuk menjelaskan…

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Saat Membuka Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Pemerintahan

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Pemerintahan | Berita | Hukum & Kriminal | Pendidikan | Sumbawa Post | Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

SUMBAWAPOST.com™ | Lombok Timur- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah memperkuat penerapan Manajemen Risiko dalam setiap tahapan…

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTB Muhammad Harun Al Rasyid dan Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra Caca Handika.

Hukum & Kriminal

Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Sumbawa Post | Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:32 WIB

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:32 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan tanggapan atas desakan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Bali Nusra yang…

Dr Ufran, Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, mengulas Fenomena Digital Vigilantism dalam Pemberantasan Narkotika dan Pentingnya Menjaga Batas antara Pelaporan Masyarakat dengan Penghukuman Melalui Media Sosial (Medsos).

Hukum & Kriminal

Digital Vigilantism dalam Pemberantasan Narkotika

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pariwisata | Pemerintahan | Pendidikan | Politik | Seni & Budaya | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Sabtu, 8 Agustus 2026 - 15:43 WIB

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 15:43 WIB

Oleh: Dr Ufran SH.,MH (Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram) PEREDARAN NARKOTIKA Memang menimbulkan Kegelisahan yang Nyata. Di sejumlah Daerah, Kegelisahan itu tidak lagi…

Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Bersama Jajaran saat Menerima Konsultasi DPRD Kabupaten Sumbawa terkait Rencana Pembentukan 9 Raperda Inisiatif.

Politik

Inilah 9 Raperda Baru DPRD Kabupaten Sumbawa, Kemenkum NTB Ingatkan Hal Penting Ini

Politik | Berita | Hukum & Kriminal | Pemerintahan | Sumbawa Post | Sabtu, 8 Agustus 2026 - 08:41 WIB

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 08:41 WIB

SUMBAWAPOST.com™ | Mataram- DPRD Kabupaten Sumbawa menyiapkan 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sebelum masuk ke tahap pembentukan lebih lanjut, jajaran DPRD Sumbawa berkonsultasi…

Kepala DPMPTSP Provinsi NTB H. Irnadi Kusuma, S.STP., M.E., memaparkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait dugaan Investasi Fiktif, Penguasaan Lahan, dan Penyalahgunaan Izin tinggal WNA di Gili Air dalam Rapat TIM PORA Wilayah NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Pemerintahan

DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak

Pemerintahan | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Pariwisata | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:12 WIB

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:12 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Komitmennya menciptakan Iklim Investasi yang Sehat dan taat Hukum. Hal itu disampaikan Kepala Dinas…

Anggota DPRD NTB Fraksi PDI Perjuangan Abdul Rahim (Bram) Memberikan Keterangan Terkait Polemik Usulan Audit Investigatif Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov NTB senilai Rp484 Miliar di Mataram.

Politik

DPRD NTB PDIP Tantang Demokrat, Audit Dana BTT Rp484 Miliar Tak Perlu Ditolak Jika Tak Ada Masalah

Politik | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Pemerintahan | Sumbawa Post | Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:19 WIB

Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:19 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Polemik terkait usulan Audit Investigatif terhadap Pergeseran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp484 Miliar…

Kanwil Kementerian Hukum NTB menggelar Harmonisasi Empat Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi NTB bersama Biro Hukum Pemprov NTB, RSUD Provinsi NTB, dan Perangkat Daerah Guna Memastikan Regulasi Memiliki Kepastian Hukum dan Selaras dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintahan

Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya

Pemerintahan | Berita | Hukum & Kriminal | Pendidikan | Politik | Sumbawa Post | Kamis, 6 Agustus 2026 - 21:18 WIB

Kamis, 6 Agustus 2026 - 21:18 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan Harmonisasi terhadap Empat Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi NTB. Langkah…

Ketua Umum Badko HMI Bali Nusra, Caca Handika, menyampaikan sikap terkait penanganan dugaan Korupsi Reklamasi Pantai Amahami, Kota Bima. Badko HMI meminta Kejati NTB tidak melimpahkan perkara ke Kejari Bima dan segera meningkatkan Status Perkara apabila Alat Bukti telah mencukupi.

Hukum & Kriminal

Badko HMI Bali Nusra Desak Kejati NTB Tak Lempar Kasus Amahami, Minta Segera Tetapkan Tersangka

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Sumbawa Post | Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:25 WIB

Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:25 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Bali Nusra, Caca Handika, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB)…

Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim, Muhammad Nashib Ikroman alias Acip, dan Indra Jaya Usman usai mendengarkan putusan Vonis Bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram dalam perkara yang berkaitan dengan Program Desa Berdaya.

Hukum & Kriminal

Usai Divonis Bebas, Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim Sebut Semua Sesuai Fakta Persidangan, Acip: Kasus Tak Jelas

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:56 WIB

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:56 WIB

SUMBAWAPOST.com|™ Mataram-Tiga terdakwa Anggota DPRD NTB dalam Perkara yang berkaitan dengan Program Desa Berdaya, yakni Hamdan Kasim (HK), Muhammad Nashib Ikroman alias Acip, dan…

Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip mengikuti persidangan pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Rabu (5/8/2026), sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis bebas dalam perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan Program Desa Berdaya.

Hukum & Kriminal

Vonis Bebas Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim Cs Dinilai Final, Kuasa Hukum: Nama Baik Harus Dipulihkan

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:47 WIB

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:47 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Putusan bebas terhadap Tiga Terdakwa dalam Perkara dugaan Gratifikasi anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan Publik. Majelis Hakim Pengadilan…

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram membacakan Putusan terhadap Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip dalam perkara dugaan Gratifikasi yang berkaitan dengan Program Desa Berdaya di Pengadilan Tipikor Negeri Mataram, Rabu (5/8/2026).

Hukum & Kriminal

Hakim Ungkap Alasan Vonis Bebas Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim Cs di Kasus Program Desa Berdaya

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Rabu, 5 Agustus 2026 - 21:21 WIB

Rabu, 5 Agustus 2026 - 21:21 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram mengungkap Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar menjatuhkan Vonis Bebas kepada Anggota DPRD NTB…