SUMBAWAPOST.com |™ Mataram-Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan sejumlah catatan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD NTB Tahun Anggaran 2026.
Pandangan Umum Fraksi Demokrat tersebut disampaikan dalam rapat DPRD NTB pada (15/9/2026) dan dibacakan oleh Syamsul Fikri.
Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan Kebijakan dan Anggaran Daerah dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan Masyarakat.
“Oleh karena itu, setiap perubahan Anggaran harus Benar-benar diarahkan pada peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pemerataan Pembangunan, penguatan Perekonomian, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat,” demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam keterangan tertulis yang diterima media ini.
Dalam mencermati penjelasan Pemerintah Provinsi NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah Catatan dan Pandangan.
Salah satu perhatian utama Fraksi Demokrat adalah Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Antar-Wilayah.
“Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pembangunan Daerah harus berlandaskan prinsip Pemerataan dan Keadilan Antar-Wilayah. Pertumbuhan Ekonomi NTB tidak boleh terkonsentrasi pada Kawasan tertentu, tetapi harus mampu menciptakan Pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh Wilayah Provinsi,” tegas Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat memberikan perhatian khusus terhadap kawasan timur NTB, termasuk Kabupaten Bima yang memiliki potensi besar di sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, serta Aktivitas Ekonomi Masyarakat.
“Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong peningkatan dukungan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, Irigasi, Konektivitas Transportasi, serta Infrastruktur pendukung kegiatan Ekonomi Masyarakat,” Demikian disampaikan dalam Pandangan Umum tersebut yang dibacakan Syamsul Fikri.
Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Provinsi NTB melakukan evaluasi terhadap distribusi program dan Anggaran Infrastruktur dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi NTB melakukan evaluasi terhadap distribusi program dan anggaran infrastruktur dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar prinsip pemerataan pembangunan dapat diwujudkan secara nyata,” terangnya.
Selain persoalan pemerataan pembangunan, Fraksi Demokrat mencermati Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditargetkan sebesar Rp5,683 triliun.
Target tersebut meningkat 1,08 persen dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,622 triliun.
“Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa peningkatan Pendapatan Daerah harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Secara khusus, Fraksi Demokrat mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Secara khusus, Fraksi Partai Demokrat mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui penguatan basis data wajib pajak, penagihan tunggakan, peningkatan koordinasi dengan Samsat, Kepolisian, dan Jasa Raharja, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pintanya.
Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian terhadap optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk DBH yang bersumber dari PT SJR.
“Fraksi Partai Demokrat juga meminta Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian terhadap optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk DBH yang bersumber dari PT. SJR, dengan memastikan kejelasan Basis Perhitungan, Potensi Penerimaan, Realisasi, dan Mekanisme penyalurannya kepada Daerah,” terangnya.
Fraksi Demokrat Menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan harus dilakukan secara Terukur dan Transparan.
“Fraksi Partai Demokrat Menegaskan bahwa Optimalisasi Pendapatan harus dilakukan secara terukur dan Transparan, dengan menggali Sumber Pendapatan Baru, mengoptimalkan Aset Daerah, memperbaiki tata kelola BUMD, dan meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan,” Katanya.
Fraksi Demokrat berharap seluruh catatan dan pandangan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan.
“Fraksi Partai Demokrat berharap agar seluruh catatan dan pandangan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan, sehingga perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat dan memperkuat pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat,” sambungnya.
Sebagai penutup, Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah dimaksud untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme serta ketentuan tata tertib DPRD Provinsi NTB.
“Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah dimaksud untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme serta ketentuan tata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” pangkas.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair hadir mewakili Gubernur NTB dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB, H. Lalu Wirajaya. Agenda tersebut turut dihadiri jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda NTB, serta Insan Media. Masing-masing Fraksi menyampaikan sejumlah catatan terkait arah kebijakan Perubahan APBD 2026.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
