Anggota DPRD NTB Raihan Anwar Dukung Langkah Gubernur Iqbal Selamatkan PT GNE dari Likuidasi

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 27 September 2025 - 06:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) Partai NasDem DPRD NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam menyelamatkan PT Gerbang NTB Emas (GNE) agar tetap berjalan dan tidak dilikuidasi.

Dr. Raihan Anwar menyampaikan, dukungan itu diberikan setelah penjelasan Gubernur melalui Komisi III beberapa hari lalu.

“Kami setuju dengan gagasan Pak Gubernur untuk memberikan penyertaan modal tambahan supaya GNE ini bisa berjalan lagi manajemennya, yaitu dengan dibukanya blokir akun oleh Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum). Kemudian supaya dilakukan RUPS agar GNE bisa dilakukan pembenahan manajemen dan restrukturisasi. Dengan demikian, GNE dapat kembali melaksanakan fungsi-fungsi bisnisnya dengan baik, menghasilkan keuntungan, dan sehat ke depannya,” ungkap Raihan usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB, Jum’at (26/9).

Raihan menilai, jika PT GNE dilikuidasi, justru akan menimbulkan beban baru.

“Kalau kita matikan atau likuidasi, tetap juga akan keluar anggaran sekitar 6 sampai 7 miliar untuk membayar beban utang, pajak, dan lain sebagainya pada pihak ketiga. Setelah kita bayar itu, kita tinggal rugi saja. Sedangkan kalau kita selamatkan, dengan visi Gubernur yang baik dalam mengelola BUMD ke depan, kita bisa berharap salah satunya PT GNE ini bisa menjadi BUMD yang profitable,” jelasnya.

Kondisi PT GNE tengah menghadapi masa sulit. Pengelolaan keuangan menjadi masalah utama, bahkan opsi likuidasi sempat muncul. Namun Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan tidak sampai mengambil langkah itu.

Baca Juga :  Puncak Nanga Tumpu, Destinasi Wisata Keren di Dompu

“Komitmen kita untuk membenahi PT GNE. Tidak dihapus, kita akan kelola dan perbaiki. Opsi perombakan manajemen dan strategis bisnis menjadi pilihan,” kata Iqbal, Senin, 4 Agustus 2025.

Iqbal menambahkan, langkah awal perbaikan telah dilakukan pada BUMD lain seperti Bank NTB Syariah, BPR NTB, dan Jamkrida. “Kenapa GNE terakhir karena kondisinya paling parah, dan butuh energi yang luar biasa untuk membenahinya,” lanjutnya.

Kondisi perusahaan saat ini bahkan membuat RUPS tidak dapat dilaksanakan karena akun diblokir oleh Ditjen AHU akibat tunggakan pajak bertahun-tahun.

“RUPS saja tidak bisa, bagaimana kita mengurus. Dibenahi, sebagian besar anak perusahaannya tidak diperlukan jadi beban untuk perusahaan induk kita hapus, kita tata ulang,” ungkapnya.

Catatan Keuangan PT GNE

Komisi III DPRD NTB mencatat sejumlah masalah serius:

Utang bank dan lembaga pembiayaan: Rp26,7 miliar

Tunggakan pajak 2016–2017: Rp3,13 miliar

Utang pajak 2020: Rp2,87 miliar

Kas per 31 Desember 2024: Rp409 juta

Kerugian usaha 2024: Rp3,37 miliar

Piutang usaha pihak ketiga: Rp8,95 miliar

Piutang lain-lain (belum tertagih): Rp11,86 miliar

Defisit arus kas dan penurunan aset lancar signifikan

Baca Juga :  IPR Tambang Rakyat di NTB Terbit, Koalisi LSM Rayakan dengan Santuni Anak Yatim

Langkah gubernur memberikan penyertaan modal Rp8 miliar tidak berjalan baik, tidak hanya direspon baik oleh sejumlah anggota DPRD NTB, namun sebagian menuai penolakan seperti anggota DPRD Muhammad Aminurlah (Dapil VI),  menilai suntikan dana tanpa audit menyeluruh berisiko menimbulkan masalah baru.

“Baru bisa dilakukan langkah penyertaan modal setelah Gubernur melaksanakan audit tuntas terhadap PT GNE. Kalau dipaksakan, masyarakat bisa menilai ini hanya pemborosan,” tegasnya.

Komisi III bahkan merekomendasikan opsi pembubaran. Sekretaris Komisi III, Raden Nuna Abriadi, menekankan bahwa GNE ibarat pasien stadium lima. “GNE ini tidak ada kontribusinya bagi daerah, malah terlilit hutang, menjaminkan aset daerah, menunggak pajak, dan tidak pernah melakukan RUPS. Kalau dibiarkan, suntikan Rp8 miliar hanya akan jadi obat sakit kepala sesaat, bukan penyembuh,” ujarnya.

Sejak berdiri, PT GNE nyaris tidak memberi pemasukan signifikan bagi kas daerah, meski sudah menerima kucuran modal berulang kali. Ketua Komisi III, Sambirang Ahmadi, optimistis mayoritas dewan akan mendukung langkah gubernur, meski penolakan sebagian anggota dianggap wajar dalam forum politik.

Polemik ini menegaskan bahwa masalah PT GNE bukan sekadar soal angka Rp8 miliar, tetapi terkait akuntabilitas, tata kelola BUMD, dan kredibilitas pemerintah daerah dalam menyelamatkan aset yang sakit parah.

 

Berita Terkait

Proyek Hilirisasi Ayam Dapat Suntikan Dana Awal Rp5 Triliun, Bima Masuk Tahap Pertama Pembangunan Nasional
NTB Dorong Percepatan Hilirisasi Ayam Terintegrasi, Peternak Nantikan Pabrik Pakan Dan Parent Stock
Madapangga Dipilih Jadi Lokasi Proyek Peternakan Ayam Terintegrasi Nasional, PT Berdikari Siapkan Kawasan Modern di Bima
PT Berdikari dan Pemkab Bima Resmi Teken MoU, Bima Jadi Lokasi Proyek Peternakan Ayam Terintegrasi Nasional
ISPA Hingga Hipertensi Dominasi Kasus Kesehatan Peserta MTQ XXXI NTB
MTQ XXXI NTB Dikawal 118 Tenaga Kesehatan, Ambulans Siaga 24 Jam di Lombok Tengah
Jokowi Masih Kuat, Tetapi Tidak Lagi Menentukan Segalanya Dan Prabowo Adalah Penerus Terbaiknya
GARDA SATU NTB Apresiasi Bupati Jarot Jaga Hutan, Soroti Tambang Liar Sumbawa
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:50 WIB

Proyek Hilirisasi Ayam Dapat Suntikan Dana Awal Rp5 Triliun, Bima Masuk Tahap Pertama Pembangunan Nasional

Sabtu, 13 Juni 2026 - 14:15 WIB

NTB Dorong Percepatan Hilirisasi Ayam Terintegrasi, Peternak Nantikan Pabrik Pakan Dan Parent Stock

Sabtu, 13 Juni 2026 - 12:37 WIB

Madapangga Dipilih Jadi Lokasi Proyek Peternakan Ayam Terintegrasi Nasional, PT Berdikari Siapkan Kawasan Modern di Bima

Sabtu, 13 Juni 2026 - 12:04 WIB

PT Berdikari dan Pemkab Bima Resmi Teken MoU, Bima Jadi Lokasi Proyek Peternakan Ayam Terintegrasi Nasional

Sabtu, 13 Juni 2026 - 11:39 WIB

ISPA Hingga Hipertensi Dominasi Kasus Kesehatan Peserta MTQ XXXI NTB

Berita Terbaru