SUMBAWAPOST.com| Mataram- Lonjakan Anggaran Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Rp3,70 miliar pada APBD Murni 2026 menjadi Rp53,51 miliar dalam RAPBD 2027 mendapat sorotan Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD NTB.
Fraksi ABNR meminta Pemerintah membuka secara Transparan Data Penerima bantuan, termasuk memastikan jumlah Keluarga yang berhak menerima bantuan dan ketepatan sasaran penyalurannya.
Sorotan tersebut terutama menyangkut program stimulan modal usaha dan pendampingan senilai Rp52,50 miliar. Program ini memuat 23.509 baris alokasi bantuan dengan nilai Rp2,20 juta per baris.
Dalam pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027, juru bicara Fraksi ABNR, H. Muhamad Aminurlah atau akrab disapa Aji Maman, mengungkapkan bahwa sebanyak Rp51,72 miliar dari anggaran program tersebut dialokasikan dalam bentuk uang bantuan untuk keluarga.
Namun, rincian alokasi itu dinilai perlu diperjelas karena RKPD 2027 mencantumkan target 6.000 orang dengan indikator jumlah keluarga.
Fraksi ABNR menilai perbedaan tersebut membutuhkan verifikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca jumlah penerima maupun cakupan program.
“Fraksi ABNR tidak serta-merta menyamakan jumlah baris dengan jumlah penerima, karena satuan pencatatan dan kemungkinan pengulangan perlu diperiksa lebih dahulu,” demikian penegasan dalam pandangan Umum Fraksi tersebut.
Atas dasar itu, Fraksi ABNR meminta pemerintah menyampaikan daftar penerima unik yang telah divalidasi beserta kriteria seleksinya. Sebaran penerima di setiap desa juga diminta dibuka kepada publik.
Menurut Fraksi ABNR, besarnya anggaran bantuan sosial harus diikuti tata kelola penyaluran yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi penerima ganda serta menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan.
Selain transparansi data, Fraksi ABNR juga menyoroti efektivitas program stimulan modal usaha. Bantuan sebesar Rp2,20 juta per keluarga dinilai akan lebih bermanfaat apabila disertai pendampingan usaha yang memadai.
Namun, pada subkegiatan yang sama, belanja di luar uang bantuan hanya berupa perjalanan dinas Rp775 juta dan benda pos.
Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan siapa yang akan mendampingi keluarga penerima, berapa lama pendampingan berlangsung, serta bagaimana perkembangan usaha penerima dinilai setelah bantuan disalurkan.
Selain bantuan sosial, Fraksi ABNR turut menyoroti persoalan Pendidikan, khususnya Data anak tidak sekolah di NTB.
Pada 6 November 2026, Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan perkiraan sekitar 70 ribu anak tidak sekolah. Namun, angka tersebut masih membutuhkan validasi hingga tingkat desa.
Fraksi ABNR mendukung langkah validasi tersebut. Meski demikian, pemerintah diminta tidak berhenti pada pendataan semata.
Pemerintah perlu menyiapkan target tahunan jumlah anak yang dapat kembali mengenyam pendidikan beserta kebutuhan pembiayaannya, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan provinsi.
Target tersebut juga diharapkan mencakup jumlah anak yang mampu bertahan tetap bersekolah selama satu tahun setelah kembali mengikuti pendidikan.
Sementara itu, untuk jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota, Fraksi ABNR meminta pembagian tugas dan koordinasi dijelaskan secara operasional.
Dalam persoalan kemiskinan, Fraksi ABNR mencatat tingkat kemiskinan NTB turun menjadi 11,17 persen pada Maret 2026.
Namun, kemiskinan di wilayah perdesaan justru meningkat dari 11,02 persen pada September 2025 menjadi 11,08 persen.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan intervensi yang lebih terarah, terutama melalui program Desa Berdaya.
Untuk 2027, RKPD menargetkan tingkat kemiskinan pada rentang 9,80 hingga 10,80 persen, sedangkan RPJMD menetapkan rentang 9,90 hingga 10,65 persen.
Fraksi ABNR juga menemukan Bab III RKPD mencantumkan rentang berbeda, yakni 9,90 hingga 10,80 persen.
Perbedaan target tersebut diminta segera diperjelas agar pemerintah, DPRD, dan masyarakat memiliki ukuran keberhasilan yang sama.
Fraksi ABNR meminta Pemerintah menetapkan satu angka rujukan serta menjelaskan desa yang menjadi prioritas program Desa Berdaya, termasuk alasan pemilihannya.
Pemerintah juga diminta memperlihatkan peta kemiskinan dan sebaran penerima program dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Menurut Fraksi ABNR, program penanggulangan kemiskinan harus benar-benar menjangkau keluarga miskin dan tidak sekadar terlihat besar dari nilai alokasi anggarannya.
Fraksi ABNR berharap seluruh program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan memiliki target yang terukur sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











