SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti Alokasi Anggaran rekonstruksi jalan Provinsi dalam RAPBD NTB Tahun Anggaran 2027.
Dari total Anggaran rekonstruksi jalan sebesar Rp158,41 miliar, sebanyak Rp150 miliar atau hampir 95 persen dialokasikan untuk Pengadaan Tanah. Sementara belanja modal jalan hanya Rp8,40 miliar.
Fraksi ABNR menilai Pemerintah perlu menjelaskan secara terperinci Ruas Jalan dan Bidang Tanah yang menjadi sasaran Pengadaan, termasuk kesiapan Pembebasan lahan serta kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sorotan tersebut disampaikan melalui juru bicara Fraksi ABNR, H. Muhamad Aminurlah atau Akrab Disapa Aji Maman, dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (16/11/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi ABNR memahami bahwa penyediaan tanah merupakan tahapan penting dalam Pembangunan Infrastruktur. Namun, pengadaan tanah saja belum menghasilkan jalan yang dapat dimanfaatkan Masyarakat.
“Yang perlu dijelaskan adalah ruas dan bidang tanah yang dituju beserta kesiapan pengadaannya,” demikian penegasan dalam pandangan Umum Fraksi tersebut.
Pemerintah juga diminta menyampaikan kebutuhan biaya konstruksi setelah pembebasan tanah serta tahun berapa jalan tersebut dapat dilalui Masyarakat.
Selain itu, Fraksi ABNR menemukan perbedaan target Panjang Jalan dalam RKPD untuk subkegiatan tersebut, yakni 11,78 kilometer dan 10 kilometer.
Target kemantapan jalan Provinsi juga menjadi perhatian. Kondisi kemantapan jalan pada 2025 tercatat 75,31 persen.
Namun, RPJMD dan matriks Bab VI RKPD menargetkan 77,42 persen pada 2027, sedangkan bagian lain RKPD mencantumkan target 73,69 persen.
Fraksi ABNR meminta pemerintah menegaskan target yang berlaku agar tidak terjadi perbedaan ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur.
Selain jalan, Fraksi ABNR menyoroti Anggaran rehabilitasi irigasi permukaan sebesar Rp1,42 miliar dengan target 19,5 kilometer jaringan.
Dalam dokumen RKPD, Indeks Ketahanan Pangan ditargetkan 75,49 poin, lebih rendah dibandingkan target RPJMD sebesar 79,62 poin. Sementara kondisi pada 2025 tercatat 74,7 poin.
Fraksi ABNR meminta pemerintah menyampaikan daftar jaringan irigasi yang akan direhabilitasi beserta lingkup pekerjaannya.
Setelah pekerjaan selesai, pemerintah juga diminta melaporkan kondisi saluran dan luas lahan dalam hektare yang kembali terairi.
Pembangunan fisik tersebut diharapkan berkaitan langsung dengan kebutuhan petani terhadap kepastian musim tanam dan akses pasar.
Persoalan lingkungan dan pengelolaan sampah regional juga menjadi perhatian Fraksi ABNR.
Dalam dokumen yang diperiksa, terdapat dua subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang pada RKPD memiliki pagu Anggaran, tetapi tercatat nihil dalam rincian RAPBD.
Kedua kegiatan tersebut adalah optimalisasi TPA, TPST, dan SPA sebesar Rp9,91 miliar serta rencana teknis persampahan sebesar Rp1 miliar.
Fraksi ABNR belum menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut dibatalkan karena dimungkinkan terjadi perubahan kode, pelaksana, atau sumber pendanaan.
Karena itu, pemerintah diminta menunjukkan peta peralihan kegiatan beserta anggaran penggantinya serta menetapkan target kapasitas layanan yang dapat dicapai pada 2027.
Sementara itu, anggaran sarana persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup turun dari Rp1,24 miliar dalam RKPD menjadi Rp1,09 miliar.
Fraksi ABNR juga menyoroti pagu sistem air limbah domestik regional yang turun dari Rp1,67 miliar menjadi Rp100 juta dan seluruhnya dialokasikan untuk pembinaan.
Padahal, target rumah tangga dengan pengelolaan air limbah aman meningkat dari 2,32 persen pada 2025 menjadi 18 persen pada 2027.
Pemerintah diminta menjelaskan kontribusi Anggaran Provinsi terhadap target tersebut, termasuk dukungan APBN dan perangkat daerah lainnya.
Fraksi ABNR turut mengingatkan persoalan kapasitas TPA Regional Kebon Kongok yang berdasarkan informasi Dinas Pekerjaan Umum pada April 2026 menghadapi kendala kapasitas dan membutuhkan lahan untuk tahap ketiga.
Pemerintah diminta menyampaikan kapasitas TPA saat ini, kebutuhan investasi tahap berikutnya, hingga biaya operasional yang diperlukan.
Pada sektor kesehatan, Fraksi ABNR mempertanyakan perbedaan data prevalensi stunting yang digunakan dalam dokumen perencanaan.
Pencatatan rutin pada awal 2025 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 13,39 persen. Sementara RPJMD dan RKPD menetapkan target 2027 sebesar 19,78 persen dengan angka dasar survei 29,8 persen pada 2024.
Menurut Fraksi ABNR, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan langsung karena menggunakan metode pengukuran berbeda.
Fraksi meminta kedua seri data disajikan secara terpisah dengan metode yang konsisten dari tahun ke tahun.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar penentuan wilayah prioritas layanan gizi ibu dan anak serta rujukan bagi kelompok berisiko.
Fraksi ABNR juga meminta kebutuhan pelayanan dasar berdasarkan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2026–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2026 dibandingkan dengan pembiayaan dalam RAPBD.
Ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan di rumah sakit milik provinsi tidak boleh ikut berkurang ketika belanja pegawai serta barang dan jasa diturunkan.
Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan status pembayaran dan kecukupan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tanggung jawab daerah untuk satu tahun penuh.
Dalam sektor pariwisata, Fraksi ABNR menyoroti target peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 11,75 persen menjadi 12,11 persen.
Fraksi meminta pemerintah menyebutkan lokasi destinasi prioritas serta ukuran keterlibatan tenaga kerja dan pemasok lokal dalam pengembangan kawasan wisata.
Dengan ukuran tersebut, manfaat ekonomi yang benar-benar tinggal di masyarakat setempat dapat dihitung.
Pemerintah juga diminta menjelaskan bagaimana kawasan wisata baru akan mendapatkan layanan air dan pengelolaan sampah tanpa menambah beban TPA yang kapasitasnya sudah terbatas.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi ABNR meminta jawaban tertulis Gubernur NTB dilengkapi matriks konsistensi antara RKPD, KUA dan PPAS, RAPBD, serta rincian Perangkat Daerah.
Fraksi ABNR berpandangan RAPBD NTB 2027 dapat dilanjutkan ke pembahasan lebih mendalam. Namun, persetujuan akhir masih bergantung pada jawaban Pemerintah, Kelengkapan Dokumen, dan kepastian bahwa perubahan Anggaran memperkuat pelayanan kepada Masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











