Diskop UKM NTB Jadi Rujukan Sumatera Barat dalam Tata Kelola Koperasi Pertambangan

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 14 November 2026 - 09:59 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Diskop UKM NTB H. Wirawan Menerima Kunjungan Rombongan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam Kegiatan Studi Tiru Tata Kelola Koperasi Sektor Pertambangan di Gedung PLUT KUMKM NTB.

Kepala Diskop UKM NTB H. Wirawan Menerima Kunjungan Rombongan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam Kegiatan Studi Tiru Tata Kelola Koperasi Sektor Pertambangan di Gedung PLUT KUMKM NTB.

SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tujuan studi tiru Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk mempelajari tata kelola Koprasi Sektor Pertambangan.

Kunjungan yang berlangsung Jumat (13/11/2026) tersebut membahas implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025, khususnya mengenai tata kelola, mekanisme pembentukan, dan perizinan koperasi di sektor pertambangan.

Rombongan Sumatera Barat diterima langsung Kepala Diskop UKM NTB, H. Wirawan, bersama Sekretaris Dinas, para kepala bidang, serta Kepala UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM NTB. Kegiatan berlangsung di Aula Inovasi Gedung PLUT KUMKM NTB.

Dalam sambutannya, Wirawan menegaskan bahwa pengelolaan koperasi di sektor pertambangan membutuhkan komitmen, sinergi, dan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, Koperasi harus memiliki tata kelola kelembagaan yang kuat, profesional, dan transparan dengan tetap mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan anggota.

“Pengelolaan koperasi di sektor pertambangan membutuhkan komitmen, Sinergi, dan keterlibatan seluruh pihak. Koperasi harus dibangun dengan tata kelola kelembagaan yang Kuat, Profesional, dan Transparan, serta tetap berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan anggota,” ujar Wirawan.

Baca Juga :  Dua Tersangka Korupsi Dana Desa Rp505 Juta di Loteng Dilimpahkan ke Kejari Praya

Ia menjelaskan, koperasi harus menjadi bagian penting dalam Ekosistem Pengelolaan Pertambangan Rakyat, bukan sekadar pelengkap kegiatan usaha.

“Koperasi harus menjadi bagian penting dalam ekosistem pengelolaan Pertambangan Rakyat, bukan sekadar pelengkap kegiatan usaha. Prinsip Keanggotaan, Pengambilan Keputusan secara kolektif, dan pengelolaan yang bertanggung jawab harus tetap menjadi landasan utama,” katanya.

Selain tata kelola kelembagaan, Wirawan juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara Aspek Ekonomi, Sosial, dan lingkungan dalam aktivitas Pertambangan.

Menurutnya, kegiatan pertambangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Pada saat yang sama, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang harus tetap diperhatikan.

“Aktivitas pertambangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Di sisi lain, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang juga harus menjadi perhatian,” ungkapnya.

Wirawan turut menekankan pentingnya pengelolaan hasil dan pendapatan dari aktivitas pertambangan agar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.

Baca Juga :  Ramadan Berkah di Diskop UKM NTB: Usai IMTAQ, Pegawai dan Anggota Koperasi Disapa THR dan Sembako

Alokasi manfaat tersebut, antara lain, mencakup perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan alternatif ekonomi produktif agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya pembagian peran dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta perangkat daerah teknis dalam pembinaan koperasi.

“Dukungan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pendampingan menjadi faktor penting agar koperasi dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Karena itu, pembagian peran dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta perangkat daerah teknis harus diperkuat,” tegas Wirawan.

Kunjungan rombongan Sumatera Barat tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Nomor 516/942/PKLB-Diskop/2026 tertanggal 6 November 2026 perihal Studi Tiru Implementasi Permenkop Nomor 12 Tahun 2025.

Rombongan terdiri atas jajaran staf Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, sejumlah kepala dinas kabupaten/kota se-Sumatera Barat, serta pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Barat.

Untuk memperkaya pembahasan, Diskop UKM NTB turut menghadirkan sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta jajaran pengurus Dekopinwil NTB.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima
Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan
Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:51 WIB

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah

Senin, 16 November 2026 - 17:05 WIB

Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Senin, 16 November 2026 - 16:59 WIB

Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima

Senin, 16 November 2026 - 15:28 WIB

Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Berita Terbaru