SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi, mendukung program Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sekitar 70 ribu Anak tidak sekolah (ATS) di NTB.
Namun, Nadirah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tidak hanya mengandalkan program Sekolah Rakyat (SR). Pemerintah harus bergerak lebih aktif melakukan pendataan dan penanganan langsung hingga tingkat desa dan dusun agar Anak-anak yang kehilangan kesempatan mengenyam Pendidikan dapat kembali bersekolah.
Menurut Nadirah, kehadiran Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto menjadi kesempatan besar bagi Anak-anak dari keluarga kurang mampu, terlantar, maupun mereka yang selama ini tidak mendapatkan akses Pendidikan secara layak.
Ia menilai program tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah agar semakin banyak anak di NTB memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Memang Sekolah Rakyat ini dikhususkan Anak-anak yang telantar, yang tidak diurus sama orang tuanya. Mungkin dengan ada Sekolah Rakyat bisa disatukan, apalagi dijamin sama negara, difasilitasi semua, ini sangat luar biasa programnya Pak Prabowo itu. Jadi, jangan disia-siakan,” ujar Nadirah di Mataram. Senin (16/11/2026).
Meski memberikan dukungan, Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) NTB tersebut mengingatkan bahwa persoalan Anak tidak Sekolah tidak cukup diselesaikan hanya dengan menghadirkan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Pemerintah juga harus memastikan Sekolah Negeri yang telah tersedia mampu memberikan ruang dan kesempatan bagi Anak-anak putus Sekolah untuk kembali mengenyam Pendidikan.
Ia mengaku prihatin dengan masih banyaknya anak di NTB yang belum mendapatkan pendidikan formal. Bahkan, masih terdapat anak usia sekolah dasar yang belum pernah mengenyam bangku Pendidikan.
“Malu juga kita kalau seandainya ada puluhan ribu anak putus sekolah. Pak Gubernur harus lebih Betul-betul memperhatikan masalah dunia Pendidikan karena anggaran 20 persen ini kan mencakup semua. Karena ini kan terkait dengan IPM kita,”tegasnya.
Nadirah mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan melanjutkan Pendidikan. Di antaranya pernikahan dini, kondisi Ekonomi keluarga, hingga kurangnya pendampingan orang tua.
Menurutnya, pernikahan dini menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena Anak-anak yang belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga berpotensi mengabaikan pendidikan.
“Mungkin ini karena ketidaktahuan mereka ya, dalam arti mereka belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga sehingga sekolah diabaikan,” ungkapnya.
Selain itu, kondisi Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga membutuhkan perhatian khusus.
Sebagian anak harus tinggal bersama kakek atau nenek yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya Pendidikan. Bahkan, tidak sedikit anak yang akhirnya ikut bekerja membantu keluarga di ladang sehingga Pendidikan mereka terabaikan.
“Anak ini ditinggal pergi orang tuanya TKI, terus tinggal sama neneknya yang nggak paham masa sekolah. Anak diajak kerja di ladang, sehingga Pendidikan mereka ikut terabaikan,”jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nadirah mendorong Pemprov NTB segera melakukan pendataan secara menyeluruh dengan sistem jemput bola hingga ke tingkat Desa dan Dusun.
Menurutnya, Pemerintah harus memastikan identitas, Kondisi Keluarga, penyebab anak tidak Sekolah, serta kebutuhan Pendidikan Masing-masing Anak agar solusi yang diberikan Benar-benar tepat sasaran.
“Jangan disia-siakan, langsung saja didata. Jemput bola,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penanganan anak tidak sekolah tidak boleh hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Diperlukan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk instansi yang menangani persoalan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan infrastruktur Pendidikan.
“Kalau bicara Pendidikan bukan di satu sektor Pendidikan saja, tapi lintas sektor ya, OPD baik dari tingkat infrastrukturnya, apa semua itu kan fasilitas yang harus diadakan,” katanya.
Dorongan tersebut sejalan dengan langkah Pemprov NTB yang terus mengoptimalkan keberadaan Sekolah Rakyat untuk menekan angka anak tidak Sekolah.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, sebelumnya menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu mengurangi jumlah anak tidak sekolah. Pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada angka administratif, tetapi harus memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Umi Dinda, sapaan akrab Wakil Gubernur NTB, saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026).
“Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan,” tegasnya.
Umi Dinda menyebut, Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian serius Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di NTB.
Saat ini, fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia di Kabupaten Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sumbawa.
“Ini menandakan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian penuh Pemerintah Pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB,” ujarnya.
Namun, menurut Umi Dinda, menghadirkan fasilitas pendidikan saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memastikan para siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Terlebih, sebagian anak yang masuk Sekolah Rakyat sebelumnya tidak terbiasa menjalani pendidikan dengan sistem asrama. Karena itu, pendampingan dari guru, tenaga pendamping, dan seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan untuk membangun semangat belajar serta kepercayaan diri mereka.
“Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi Anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik,” jelasnya.
Selain mengoptimalkan Sekolah Rakyat, Pemprov NTB juga mendorong langkah pendukung melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk kesepakatan kerja sama untuk memperkuat penanganan anak putus Sekolah.
Dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Lembaga Sosial, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat memperoleh Pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan.
Bagi Nadirah, upaya mengatasi anak tidak sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama. Keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas dan siswa yang ditampung, tetapi juga sejauh mana pemerintah mampu mengembalikan hak pendidikan anak-anak yang selama ini terabaikan.
Ia berharap pemerintah segera memperkuat deteksi dini, pendataan, dan penanganan lintas sektor agar tidak ada lagi anak-anak NTB yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat kemiskinan, kondisi keluarga, maupun keterbatasan akses.
“Pendidikan adalah hak setiap anak sekaligus investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masa depan NTB,”ujar duta Wakil Rakyat Perempuan Satu-satunya Dari Pulau Sumbawa Dapil NTB VI ini.
Penulis : SUMBAWAPOST.com











