Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPW PBB NTB Nadirah Al Habsyi Mendorong Yusril Ihza Mahendra Dipertimbangkan Nengisi Jabatan Wakil Presiden RI Dengan Mempertimbangkan Pengalaman, Pemahaman Ketatanegaraan, dan Wawasan Kebangsaan.

Ketua DPW PBB NTB Nadirah Al Habsyi Mendorong Yusril Ihza Mahendra Dipertimbangkan Nengisi Jabatan Wakil Presiden RI Dengan Mempertimbangkan Pengalaman, Pemahaman Ketatanegaraan, dan Wawasan Kebangsaan.

SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas Kepemimpinan Nasional. Pengisian Posisi tersebut dinilai tidak boleh Semata-mata didasarkan pada Pertimbangan Politik, tetapi juga harus memperhatikan Kapasitas Kenegaraan, Pengalaman Pemerintahan, Integritas, serta Pemahaman terhadap konstitusi serta tokoh yang mampu menjaga Stabilitas Nasional dan Perekat Bangsa.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi, yang juga merupakan Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB VI meliputi Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima. Sabtu (14/11/2026).

Nadirah menyampaikan apresiasi terhadap pengabdian Gibran Rakabuming Raka selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Namun, dengan adanya pengunduran diri tersebut, ia menilai diperlukan pertimbangan matang untuk menentukan figur yang akan mengisi jabatan strategis dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Menurut Nadirah Perempuan Satu-satunya Anggota DPRD NTB di Pulau Sumbawa, Sosok Peduli Pendidikan ini menilai, Wakil Presiden bukan sekadar pendamping Presiden secara formal. Posisi tersebut memiliki dimensi konstitusional dan strategis dalam membantu Presiden menjalankan roda Pemerintahan, menjaga kesinambungan kebijakan, serta menghadapi kompleksitas Persoalan Bangsa.

“Pergantian Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk mempertimbangkan figur yang benar-benar memiliki kapasitas kenegaraan, pengalaman pemerintahan, integritas, dan pemahaman yang kuat terhadap konstitusi. Kita membutuhkan sosok yang mampu mendukung Presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga dari perspektif hukum, tata negara, dan kepentingan Nasional,” ujar Nadirah yang Juga Ketua Umum Pengprov NTB (Federasi Panjat Tebing Indonesia Nusa Tenggara Barat)

Baca Juga :  Follow the Money Belum Cukup, Membaca Tiga Putusan Bebas Anggota DPRD NTB

Ia berpandangan, tantangan Indonesia saat ini semakin kompleks. Mulai dari persoalan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, penegakan hukum, penguatan demokrasi, hingga pemerataan pembangunan antardaerah membutuhkan koordinasi pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, menurut Istri Dari Sekwil PW Ansor NTB Arman Anwar ini, figur Wakil Presiden berikutnya perlu memiliki pengalaman yang memadai dalam memahami persoalan Negara sekaligus kemampuan membaca dinamika Politik dan Sosial secara komprehensif.

Dalam konteks tersebut, Nadirah mendorong agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu figur yang dapat diusulkan dalam Proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Ia menilai latar belakang Yusril dalam Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan merupakan aspek yang relevan untuk menjadi bahan pertimbangan.

“Prof. Yusril Ihza Mahendra memiliki pengalaman panjang dalam Perjalanan Politik dan pemerintahan Indonesia. Beliau memahami sejarah ketatanegaraan, konstitusi, serta dinamika penyelenggaraan Negara. Pengalaman seperti ini penting dalam mendampingi Presiden, terutama ketika bangsa menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan pertimbangan Hukum dan kenegaraan secara Mendalam,” katanya.

Nadirah juga menyoroti pentingnya pengalaman historis dan pemahaman Tata Negara dalam menentukan Seorang Pemimpin Nasional. Menurutnya, kebijakan Pemerintahan tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan konsekuensi Hukum, Kelembagaan, dan dampaknya terhadap masa depan bangsa.

Baca Juga :  Bukan Musyawarah, Tapi Perang Voting: Interpelasi DAK NTB Kandas, Voting Terbuka Bongkar Siapa Bela Rakyat

“Yang perlu kita kedepankan adalah kepentingan Bangsa dan Negara. Sosok Wakil Presiden harus memiliki Wawasan Kebangsaan, Integritas, Rekam Jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kemampuan memahami persoalan Negara secara menyeluruh. Jangan sampai pengisian jabatan strategis ini hanya menjadi bagian dari kompromi Politik, tetapi harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan Pemerintahan dan kepentingan Rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nadirah menilai sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan konsolidasi kebijakan yang kuat. Berbagai program strategis Nasional memerlukan dukungan Kepemimpinan yang mampu membangun Koordinasi Lintas Sektor, memperkuat efektivitas Birokrasi, dan memastikan Pelaksanaan Kebijakan berjalan Sesuai tujuan.

Menurutnya, pengalaman dan pemahaman Ketatanegaraan Seorang Wakil Presiden dapat menjadi salah satu modal untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan di tingkat Nasional.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan terhadap Yusril merupakan pandangan dan Aspirasi Politik yang perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap menghormati kewenangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Nadirah berpandangan bahwa kualitas figur, pertimbangan kepentingan Nasional, dan kepatuhan terhadap mekanisme Konstitusional harus berjalan beriringan dalam proses pengisian jabatan tersebut.

“Pada akhirnya, yang harus menjadi ukuran utama adalah bagaimana Wakil Presiden dapat memberikan kontribusi nyata bagi Negara, membantu Presiden menjalankan Amanat Konstitusi, menjaga Stabilitas Pemerintahan, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat Sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita ingin Kepemimpinan Nasional semakin Kuat, Profesional, dan berpihak pada Kepentingan Bangsa,” pungkas Nadirah.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik
Foto Gibran Dicopot dari Ruang Paripurna DPRD Kota Bima, IMM: Bentuk Perlawanan
IMM Bima Kepung Dua Kantor DPRD Bawa 13 Tuntutan, Soroti Penyadapan, Polemik Gibran hingga Krisis Air Bersih
Badai NTB Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, Tim Advokat Sentil Jaksa: Kejar Bandar Narkoba, Bukan Aktivis!
Jumat Berkah! DPP Terbitkan SK, Hadi Gunawan Resmi Pimpin Demokrat NTB 2026-2031
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya

Sabtu, 14 November 2026 - 07:46 WIB

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Jumat, 13 November 2026 - 17:14 WIB

Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 16:06 WIB

HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan perwakilan Pemprov NTT dalam penandatanganan lima Rencana Aksi KRBNN di Denpasar, Bali

Pemerintahan

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Sabtu, 14 Nov 2026 - 07:46 WIB