SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Aktivitas usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkembang. Berdasarkan data Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), hingga 13 September 2026 tercatat sebanyak 482.664 proyek kegiatan usaha di NTB.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP., M.E., dalam Sosialisasi Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Senin (14/9/2026).
Irnadi menjelaskan, dari total proyek kegiatan usaha tersebut, sebanyak 279.954 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan melalui sistem OSS-RBA.
“Berdasarkan data OSS-RBA hingga 13 September 2026, tercatat 279.954 NIB telah terbit dengan total 482.664 proyek kegiatan usaha,” jelas Irnadi Kusuma, dalam keterangan yang diterima media ini. Rabu (16/6/2026).
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Data tersebut menunjukkan tingginya aktivitas dunia usaha di NTB. Kondisi ini juga membutuhkan pelayanan dan pengawasan perizinan yang semakin terintegrasi agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha, DPMPTSP NTB menghadirkan sejumlah inovasi, di antaranya Live Chat Konsultasi, Virtual Konsultasi, dan SIM LANTAS KWAN.
Sementara itu, Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, S.H., M.H., menekankan pentingnya pengawasan perizinan yang dilakukan secara terkoordinasi.
“Pengawasan perizinan yang terkoordinasi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berintegritas,” ujar Budi Herman.
Penguatan pengawasan dilakukan melalui koordinasi antara DPMPTSP dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Digitalisasi proses perizinan juga terus didorong, termasuk pemenuhan batas waktu verifikasi serta percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota.
Selain jumlah proyek kegiatan usaha, realisasi investasi NTB juga menunjukkan perkembangan. Investasi tercatat sebesar Rp39,8 triliun pada 2023, meningkat menjadi Rp54,5 triliun pada 2024, dan mencapai Rp61,10 triliun pada 2025.
Sedangkan hingga Triwulan II 2026, realisasi investasi NTB mencapai Rp33,73 triliun dan telah menyerap 10.614 tenaga kerja.
Dengan meningkatnya jumlah proyek kegiatan usaha dan investasi tersebut, pemerintah daerah mendorong agar sistem pelayanan dan pengawasan perizinan semakin efektif, transparan, dan terintegrasi untuk mendukung investasi yang berkualitas serta berkelanjutan di NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
