SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin serius mencari Sumber Pendapatan baru untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu potensi yang kini mulai digenjot adalah Aset Daerah. Dengan nilai mencapai sekitar Rp14,3 triliun, Aset milik Pemprov NTB dinilai memiliki Potensi besar untuk memberikan Kontribusi terhadap PAD apabila dikelola secara optimal.
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan persoalan Aset Daerah yang belum optimal terus disuarakan DPRD dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Itu selalu kita suarakan dalam Rapat-rapat dengan TAPD, kita tahu bahwa Aset Kita paling besar adalah Gili Trawangan yang belum bisa diselesaikan sampai hari ini, termasuk Aset-aset lainnya yang tersebar di seluruh NTB,” ujar Isvie, kepada Media ini, Selasa (1/9/2026)
Menurutnya, saat ini masih dilakukan proses appraisal terhadap sejumlah Aset Daerah. DPRD masih menunggu hasil penilaian tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong Optimalisasi Aset agar ke depan mampu memberikan Kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Daerah.
“Menurut mereka (Pemprov NTB, red), bahwa sedang ada Tim Appraisal daripada Aset itu sehingga kita masih menunggu. Nanti kedepannya jauh lebih baik. Termasuk optimisme Peningkatan Pendapatan dari Aset Daerah. Harus bergerak cepat,” tegasnya.
Dorongan tersebut menjadi semakin penting di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya TKD dari Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut membuat Peningkatan PAD menjadi salah satu harapan untuk memperkuat Kemampuan Keuangan Daerah.
“Ini sekarang dengan berkurangnya TKD dari Pusat ke Daerah ini tentu harapan kita peningkatan PAD Daerah,” katanya.
Senada dengan itu, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengungkapkan nilai aset Pemprov NTB per 31 Desember 2025 tercatat sekitar Rp14,3 triliun.
“Nilai aset Pemprov NTB per 31 Desember 2025 tercatat mencapai sekitar Rp 14,3 triliun,” terang Baiq Nelly Yuniarti.
Dari total tersebut, nilai aset tetap mencapai sekitar Rp12,3 triliun. Aset itu terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya, hingga Konstruksi dalam Pengerjaan.
Namun, besarnya nilai Aset tersebut belum berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap PAD. Pemprov NTB masih perlu memetakan Aset mana saja yang memiliki Potensi Ekonomi dan dapat dioptimalkan.
“Di tengah kondisi fiskal kita yang saat ini bisa dibilang sedikit tertekan karena pengurangan TKD (Transfer ke Daerah, red), perlu rasanya kita memperkuat PAD,” katanya.
Baiq Nelly menjelaskan, realisasi PAD NTB per 13 Agustus baru mencapai sekitar Rp1,63 triliun atau 54,02 persen dari target. Karena itu, potensi Aset Daerah dinilai perlu segera dimaksimalkan.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi kendala dalam pemanfaatan Aset. Di antaranya aset yang belum melalui proses Appraisal atau Penilaian, persoalan Sertifikat, hingga Aset yang belum balik nama.
“Bukannya kita tidak punya modal sebenarnya. Ternyata modal kita besar, modal kita banyak. Tetapi ada Hal-hal kecil yang menghambat kita meningkatkan PAD melalui Potensi yang Kita miliki ini,” katanya.
Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu Aset didorong memiliki analisis yang jelas terhadap Potensi Ekonomi Aset yang dikelola.
Pemprov NTB tidak ingin pengelolaan Aset hanya berjalan dengan pola lama atau sekadar mengikuti capaian tahun sebelumnya. Setiap Aset harus dihitung Potensi Ekonomi nya, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi Daerah.
“Kami ingin Teman-teman UPD yang memegang Aset-aset ini Betul-betul memahami Potensi Aset itu sendiri. Sebenarnya berapa sih kita bisa dapat dari Aset ini, itu harus ada analisanya,” jelasnya.
Ia mencontohkan pemanfaatan Aset berupa Tanah. Pemerintah Daerah harus menghitung secara cermat pilihan yang paling menguntungkan, apakah menyewakan lahan kepada pihak ketiga atau mengelolanya sendiri.
“Setiap OPD pemegang aset diminta menggali seluruh Potensi yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Daerah,” kata dia.
Persoalan Administrasi juga menjadi perhatian. Pencatatan aset yang masih dilakukan secara manual serta rotasi dan mutasi ASN disebut turut menjadi kendala dalam Pengelolaan Aset.
Pegawai baru yang menangani Aset terkadang tidak mengetahui sejarah maupun status Aset yang dikelolanya. Karena itu, digitalisasi Aset dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak.
“Karena itu perlu dan urgen untuk Digitalisasi Aset,” ujarnya.
Berbagai tahapan penertiban dan optimalisasi Aset tersebut akan mulai didorong. Meski prosesnya membutuhkan sejumlah tahapan, Pemerintah Daerah menilai langkah tersebut harus segera dimulai. “Sesulit apa pun tahapannya, harus kita mulai,” ujarnya.
Selama ini, peningkatan PAD NTB masih banyak bertumpu pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pendapatan dari sektor Pertambangan. Padahal, Pemprov NTB memiliki Potensi lain yang nilainya tidak kecil, terutama dari pemanfaatan Aset Daerah.
Isvie juga menyebut sektor Pajak dan Pertambangan mineral sebagai sumber yang diharapkan mampu meningkatkan PAD.
“Ada Dua sumber peningkatan PAD itu dari Pajak dan berharap dari Pertambangan Mineral,” ujarnya.
Namun, sektor Pertambangan juga menghadapi kondisi yang berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah. Isvie menyinggung persoalan Konsentrat yang disebut tidak bisa dijual dan keluar sehingga berdampak terhadap penurunan angka pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan PT Amman Mineral.
“Cuma kita sekarang melihat lagi konsentrat tidak bisa dijual dan tidak bisa keluar dan lagi sehingga menurun angka pendapatan dari DBH dari sektor Pertambangan khususnya di PT Amman Mineral,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, optimalisasi Aset Daerah menjadi semakin penting sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat PAD NTB.
“Sehingga melihat kondisi saat ini Sumber Pendapatan utama Kita adalah Aset dan Sejumlah Pendapatan dari sektor BBNKB, BPKB, Pajak Kendaraan Bermotor dan seterusnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKAD NTB Nursalim menegaskan bahwa pengurusan Aset setiap semester berfokus pada pensertifikatan dan balik nama Aset. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi OPD terkait serta kerja sama Pemprov NTB dengan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) NTB.
Dari sekitar 1.600 aset yang dimiliki Pemprov NTB, hingga saat ini sekitar 800 aset telah berhasil disertifikatkan sekaligus dilakukan proses balik nama. “Sementara sisanya dalam tahap penyelesaian,” ujarnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
