Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair Saat Menutup Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Lombok Timur.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair Saat Menutup Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Lombok Timur.

SUMBAWAPOST.com|™ Lombok Timur- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair menggunakan analogi Video Assistant Referee (VAR) dalam Sepak Bola untuk menjelaskan pentingnya Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemerintahan.

Menurut Abul Chair, manajemen risiko memiliki fungsi penting sebagai Instrumen Mitigasi untuk mencegah terjadinya Pelanggaran sekaligus memastikan pelaksanaan Pemerintahan berjalan sesuai Aturan.

“Penerapan Manajemen Risiko itu, ibarat penggunaan Video Assistant Referee (VAR) dalam Sepak Bola. Teknologi tersebut, merupakan contoh Instrumen Mitigasi yang membantu mencegah Pelanggaran dan menjaga Keadilan,”kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, saat menutup Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB, di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (8/8).

Selain penggunaan Teknologi VAR, dalam Sepak Bola juga terdapat garis lapangan dengan berbagai Instrumen Pendukungnya.

“Kehadirannya bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan menandai arena permainan agar tetap Aman dan Transparan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pejabat Pemprov Diminta Bekerja dengan Tulus Untuk Wujudkan NTB Makmur Mendunia, Jangan Buat Gaduh

Abul Chair mengatakan, analogi Mitigasi Risiko melalui Sepak Bola tersebut merupakan contoh Sederhana untuk memudahkan Pemahaman mengenai pentingnya Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan.

Menurutnya, Manajemen Risiko tidak seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang rumit maupun menakutkan. Sebaliknya, penerapannya dapat dimulai melalui Langkah-langkah sederhana dalam Kehidupan Sehari-hari.

“Saya berharap seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, untuk terus berinovasi dan mencari cara baru dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan serta pelaksanaan Program Pemerintah, dengan tetap mematuhi Ketentuan Hukum,” jelasnya.

Selain penerapan Manajemen Risiko, Sekda NTB juga menekankan pentingnya Keberanian Aparatur dalam merespons berbagai Potensi Persoalan. Menurutnya, Aparatur tidak boleh bersikap pasif ketika menemukan Kondisi yang berpotensi menimbulkan Risiko dalam Pelaksanaan Tugas.

“Ini adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas Inspektorat, BPKP, atau BPK. Tanggung jawab kita semua adalah memastikan Kita taat Aturan dan menjauhi larangan. Risiko yang ada kita kelola, kita kurangi dampaknya, dan kita ubah menjadi peluang untuk kebaikan Daerah,” tegasnya.

Baca Juga :  Gubernur NTB Sebut KLU Bak Surga, Tanam 2.000 Kakao, Miq Iqbal: Kalau Datang ke KLU, Kita Lihat Masa Depan

Ia berharap pemahaman mengenai manajemen risiko yang diperoleh selama Workshop dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas Sehari-hari.

Dengan demikian, setiap Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi berbagai persoalan sekaligus menciptakan Inovasi yang memberikan Manfaat bagi Masyarakat.

Melalui penerapan Manajemen Risiko, Abul Chair menekankan bahwa Aparatur Pemerintah tetap memiliki ruang untuk berinovasi, namun harus dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Hukum dan Prinsip Kehati-hatian.

Analogi VAR yang disampaikan Sekda NTB menggambarkan bahwa Manajemen Risiko bukanlah Instrumen untuk mempersempit ruang gerak Aparatur, melainkan mekanisme untuk membantu memastikan setiap Program dan Kebijakan berjalan pada jalur yang tepat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Digital Vigilantism dalam Pemberantasan Narkotika
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB