SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat penguatan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) agar mampu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian utama adalah penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN/SPDN) untuk mempermudah akses bahan bakar bagi para Nelayan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim, S.T., M.Si bersama kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari Empat Kabupaten/Kota, Kamis (6/8/2026), sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Provinsi NTB beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut membahas perkembangan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa, sekaligus menginventarisasi berbagai kebutuhan untuk mendukung keberlanjutan Program Prioritas Nasional tersebut.
Salah satu pembahasan yang menjadi sorotan ialah rencana pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada pengembangan pasar ikan yang terintegrasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Bintaro, Kota Mataram.
Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa pada dasarnya telah berjalan. Namun, Pemerintah Daerah menilai masih diperlukan sejumlah penguatan agar pengelolaannya semakin optimal, terutama melalui penyediaan SPBN/SPDN.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim menegaskan bahwa keberadaan SPBN/SPDN di setiap Kampung Nelayan Merah Putih merupakan kebutuhan ideal bagi Nelayan. “Keberadaan SPBN/SPDN di setiap Kampung Nelayan Merah Putih memang menjadi kebutuhan ideal untuk menunjang aktivitas nelayan. Meskipun kewenangan penyediaannya berada pada Pertamina, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan tersebut dapat direalisasikan,”ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim.
Ia menjelaskan, setiap usulan tambahan dari Daerah harus disusun secara rinci dengan mempertimbangkan efektivitas pengelolaan kawasan, peningkatan Potensi Pendapatan, serta dampaknya terhadap Kesejahteraan Nelayan.
“Seluruh usulan akan ditelaah bersama. Apabila terdapat kebutuhan yang belum dapat difasilitasi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi NTB akan mengupayakan dukungan sesuai kewenangannya,”tegas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim.
Menurut Muslim, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasi Program Kampung Nelayan Merah Putih di NTB.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi NTB berharap seluruh Kampung Nelayan Merah Putih dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat Pesisir, baik dari sisi peningkatan Pendapatan, kemudahan akses sarana pendukung, maupun penguatan ekonomi kelautan secara berkelanjutan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
