Program Kampung Nelayan Merah Putih NTB Dikebut, SPBN Jadi Kebutuhan Mendesak Nelayan

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 7 Agustus 2026 - 17:07 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, S.T., M.Si., Memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari Empat Kabupaten/Kota di Mataram sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, S.T., M.Si., Memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari Empat Kabupaten/Kota di Mataram sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat penguatan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) agar mampu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian utama adalah penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN/SPDN) untuk mempermudah akses bahan bakar bagi para Nelayan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim, S.T., M.Si bersama kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari Empat Kabupaten/Kota, Kamis (6/8/2026), sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Provinsi NTB beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut membahas perkembangan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa, sekaligus menginventarisasi berbagai kebutuhan untuk mendukung keberlanjutan Program Prioritas Nasional tersebut.

Salah satu pembahasan yang menjadi sorotan ialah rencana pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada pengembangan pasar ikan yang terintegrasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Bintaro, Kota Mataram.

Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa pada dasarnya telah berjalan. Namun, Pemerintah Daerah menilai masih diperlukan sejumlah penguatan agar pengelolaannya semakin optimal, terutama melalui penyediaan SPBN/SPDN.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim menegaskan bahwa keberadaan SPBN/SPDN di setiap Kampung Nelayan Merah Putih merupakan kebutuhan ideal bagi Nelayan. “Keberadaan SPBN/SPDN di setiap Kampung Nelayan Merah Putih memang menjadi kebutuhan ideal untuk menunjang aktivitas nelayan. Meskipun kewenangan penyediaannya berada pada Pertamina, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan tersebut dapat direalisasikan,”ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim.

Baca Juga :  Selamat! Polda NTB Dapat Penghargaan Pin Emas atas Keberhasilan Bongkar Kasus Mafia Tanah Rp210 Miliar

Ia menjelaskan, setiap usulan tambahan dari Daerah harus disusun secara rinci dengan mempertimbangkan efektivitas pengelolaan kawasan, peningkatan Potensi Pendapatan, serta dampaknya terhadap Kesejahteraan Nelayan.

“Seluruh usulan akan ditelaah bersama. Apabila terdapat kebutuhan yang belum dapat difasilitasi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi NTB akan mengupayakan dukungan sesuai kewenangannya,”tegas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim.

Menurut Muslim, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasi Program Kampung Nelayan Merah Putih di NTB.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi NTB berharap seluruh Kampung Nelayan Merah Putih dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat Pesisir, baik dari sisi peningkatan Pendapatan, kemudahan akses sarana pendukung, maupun penguatan ekonomi kelautan secara berkelanjutan.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB