SUMBAWAPOST.com | Mataram- Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX di Nusa Tenggara Barat tahun 2026 tak sekadar seremoni tahunan. Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri atau akrab disapa Umi Dinda justru menyoroti Penyakit lama Otonomi Daerah yang dinilai masih kerap terjebak pada kegiatan formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Upacara yang digelar di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (27/4/2026), menjadi momentum penting untuk mengingatkan bahwa otonomi daerah harus benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar rutinitas administratif.
Peringatan Hari Otda XXX tahun ini mengusung tema ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’, yang menjadi arah bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan pembangunan lokal dengan visi nasional.
Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan, Wagub menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan momentum penting untuk memperkokoh komitmen dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui percepatan pemerataan pembangunan dan penguatan pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa kemandirian daerah harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab mengelola potensi lokal demi mencapai target-target Asta Cita. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah harga mati.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” ujarnya.
Lebih jauh, Umi Dinda menjelaskan bahwa sinkronisasi tersebut harus diwujudkan melalui langkah strategis, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran nasional-daerah, reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat digitalisasi, hingga penguatan kemandirian fiskal dan kolaborasi antardaerah.
Wagub juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap fokus pada layanan dasar, pengentasan ketimpangan, serta menjaga stabilitas daerah. Meski diberikan ruang inovasi yang luas, pelaksanaannya harus tetap tegak lurus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam menghadapi tantangan global, ia mengajak seluruh kepala daerah menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Fokus utama mencakup swasembada pangan berbasis teknologi, swasembada energi, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Selain itu, peningkatan kewirausahaan, akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, hingga reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
Di akhir amanat, Wagub Umi Dinda menegaskan pesan penting soal efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Ia mengingatkan agar kegiatan pemerintahan tidak lagi berorientasi pada seremoni semata.
“Seluruh pemerintah daerah diharapkan untuk menyelenggarakan kegiatan secara sederhana, tidak berlebihan, dan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta menghindari pemborosan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
