SUMBAWAPOST.com| Mataram- Suara keras dan tajam menggema dari panggung talk show Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat. Rabu (15/4/2026).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, Ali Usman Ahim, melontarkan pesan tegas bahwa pers harus tetap profesional, berintegritas, dan berani mengkritik kekuasaan tanpa kompromi.
Acara yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal PWI NTB itu digelar di Kantor PWI NTB, Jalan Mahoni Nomor 5B, Monjok Baru, Kota Mataram, dengan mengusung tema besar ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia.’
Dalam pemaparannya, Ali Usman menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi yang kian liar, hanya pers yang jujur, berani, dan bertanggung jawab yang mampu menjadi penjaga kebenaran.
“Semoga insan pers semakin profesional dalam setiap karya, tetap teguh menjaga integritas, dan konsisten menjunjung tinggi etika jurnalistik,” tegasnya di hadapan peserta talk show.
Namun, pernyataannya tidak berhenti disitu. Ia justru menguliti persoalan mendasar yang selama ini dianggap tabu relasi transaksional antara pemerintah dan media.
Menurutnya, hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan fasilitas dan keuntungan sesaat justru menjadi racun bagi kesehatan pers.
“Pers yang sehat tidak akan pernah lahir dari relasi transaksional. Pemerintahan tanpa kritik itu berbahaya bagi Demokrasi,” ujarnya lantang.
Ali Usman Duta Partai Gerindra Dapil Lombok Tengah tersebut bahkan mengingatkan bahwa Pers yang lemah akan melahirkan Demokrasi yang lumpuh. Ketika media kehilangan daya kritisnya, maka publik pun kehilangan akses terhadap keadilan dan informasi yang objektif.
Tak hanya mengkritik, DPRD NTB juga membuka jalan solusi. Ali Usman menyatakan pihaknya siap mendorong lahirnya regulasi daerah (Perda) yang berpihak pada keberlangsungan media lokal.
Ia menilai, di tengah gempuran digitalisasi dan dominasi platform besar, media lokal berada di titik kritis bahkan nyaris mati suri.
“DPRD harus hadir melahirkan kebijakan untuk melindungi media lokal. Kita tidak boleh membiarkan mereka kalah oleh arus perubahan,” katanya.
Menurutnya, regulasi afirmatif diperlukan untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, baik dari sisi pemberitaan maupun keberlanjutan ekonomi media.
Dukungan tersebut bisa mencakup kebijakan iklan, peningkatan kapasitas jurnalis, hingga fasilitasi yang tidak mengintervensi independensi redaksi.
Di akhir pernyataannya, Ali Usman kembali menegaskan bahwa kunci utama tetap berada pada komitmen insan pers itu sendiri.
Pers harus berani mengkritik berbasis data, menjaga integritas, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan maupun kepentingan ekonomi.
“Semakin pers melemah, Demokrasi pasti lumpuh. Tapi jika pers kuat dan berintegritas, maka pemerintahan yang sehat dan lompatan pembangunan akan tercipta,” pungkasnya.
Selain itu, Momentum Hari Pers Nasional 2026 ini menjadi pengingat keras, pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan benteng terakhir Demokrasi. Dan tanpa integritas, benteng itu bisa runtuh kapan saja.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
