Musrenbang RKPD 2027 Lombok Utara, Bappeda NTB Dorong Sinergi Program Daerah dengan Provinsi dan Nasional

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 5 Maret 2026 - 22:11 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., saat menyampaikan paparan dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lombok Utara yang digelar di Sira Beach House & Golf Country Club, Rabu (5/3/2026).

Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., saat menyampaikan paparan dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lombok Utara yang digelar di Sira Beach House & Golf Country Club, Rabu (5/3/2026).

SUMBAWAPOST.com| Lombok Utara- Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., menjadi narasumber dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lombok Utara yang digelar di Sira Beach House dan Golf Country Club, Rabu (5/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus merumuskan berbagai prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Utara untuk tahun-tahun mendatang.

Musrenbang RKPD ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta berbagai unsur masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan usulan pembangunan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Dalam paparannya, Firmansyah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran. Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi merupakan ruang penting untuk menyatukan berbagai gagasan pembangunan yang berasal dari berbagai tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

“Melalui Musrenbang RKPD ini kita menyatukan berbagai usulan dan prioritas pembangunan daerah agar selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dalam perencanaan pembangunan akan menjadi kunci agar setiap program yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui forum Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.

Baca Juga :  Korban Menganiaya, Keluarga Membalas: Kronologi Dendam Maut Petani Bawang Bima di Sumbawa, Berakhir Tewas Dibacok

Sementara, sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga menggelar Musrenbang Tematik Kebencanaan sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (3/3/2026).

Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Lombok Utara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Satria, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara Ir. Hermanto, Kepala Pelaksana BPBD KLU M. Zaldi Rahadian, S.T., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda KLU Ir. Hermanto menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus mengedepankan pendekatan terpadu dalam pengurangan risiko bencana.

Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi dasar utama dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Di dalamnya diatur secara komprehensif mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, termasuk kelembagaan BNPB/BPBD, hak masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Artinya, setiap perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana,” jelas Ir. Hermanto.

Baca Juga :  Tersengat Catatan BPK, Wagub NTB Umi Dinda: Jangan Cuma Manis-Manis, Nanti ‘Diabet’ Tata Kelola!

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H. menegaskan bahwa Musrenbang Tematik Kebencanaan yang digelar untuk kedua kalinya pada bulan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap upaya mitigasi bencana.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah preventif guna meminimalisasi potensi risiko dan dampak bencana di masa mendatang. “Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya menginginkan hal yang sama, yakni keselamatan dan kepastian tindakan saat menghadapi bencana. Karena itu, kita harus memperkecil celah persoalan dengan perencanaan yang matang dan terarah,” ujar Najmul Akhyar.

Ia juga menekankan bahwa upaya mitigasi kebencanaan perlu ditanamkan sejak dini, terutama melalui pendidikan dan kegiatan simulasi di lingkungan sekolah. Hal tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran serta kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi potensi bencana.

“Kegiatan edukasi dan simulasi di sekolah sangat penting agar para siswa-siswi memiliki pemahaman dan kesiapsiagaan ketika sewaktu-waktu bencana terjadi. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan budaya tangguh bencana,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, perwakilan Bappeda Provinsi NTB Lalu Satria juga memaparkan pentingnya menjadikan mitigasi kebencanaan sebagai arus utama atau mainstream dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap program dan kegiatan pembangunan yang dirancang harus mempertimbangkan potensi risiko bencana agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berkelanjutan serta mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat.

“Melalui Musrenbang Tematik Kebencanaan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang tangguh, aman, dan berketahanan terhadap berbagai potensi bencana,” ucap Lalu Satria.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB