Musrenbang RKPD 2027 Lombok Utara, Bappeda NTB Dorong Sinergi Program Daerah dengan Provinsi dan Nasional

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 5 Maret 2026 - 22:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., saat menyampaikan paparan dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lombok Utara yang digelar di Sira Beach House & Golf Country Club, Rabu (5/3/2026).

Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., saat menyampaikan paparan dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lombok Utara yang digelar di Sira Beach House & Golf Country Club, Rabu (5/3/2026).

SUMBAWAPOST.com| Lombok Utara- Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., menjadi narasumber dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lombok Utara yang digelar di Sira Beach House dan Golf Country Club, Rabu (5/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus merumuskan berbagai prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Utara untuk tahun-tahun mendatang.

Musrenbang RKPD ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta berbagai unsur masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan usulan pembangunan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Dalam paparannya, Firmansyah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran. Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi merupakan ruang penting untuk menyatukan berbagai gagasan pembangunan yang berasal dari berbagai tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

“Melalui Musrenbang RKPD ini kita menyatukan berbagai usulan dan prioritas pembangunan daerah agar selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dalam perencanaan pembangunan akan menjadi kunci agar setiap program yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui forum Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.

Sementara, sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga menggelar Musrenbang Tematik Kebencanaan sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (3/3/2026).

Baca Juga :  Raperda Perlindungan PMI NTB: DPRD Dengar Masukan, Non-Prosedural Harus Dibatasi

Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Lombok Utara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Satria, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara Ir. Hermanto, Kepala Pelaksana BPBD KLU M. Zaldi Rahadian, S.T., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda KLU Ir. Hermanto menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus mengedepankan pendekatan terpadu dalam pengurangan risiko bencana.

Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi dasar utama dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Di dalamnya diatur secara komprehensif mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, termasuk kelembagaan BNPB/BPBD, hak masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Artinya, setiap perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana,” jelas Ir. Hermanto.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H. menegaskan bahwa Musrenbang Tematik Kebencanaan yang digelar untuk kedua kalinya pada bulan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap upaya mitigasi bencana.

Baca Juga :  PWI NTB Tegak Lurus Dukung Kepemimpinan Baru: Duet Cak Munir-Atal Siap Satukan ‘Rumah Besar Wartawan’

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah preventif guna meminimalisasi potensi risiko dan dampak bencana di masa mendatang. “Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya menginginkan hal yang sama, yakni keselamatan dan kepastian tindakan saat menghadapi bencana. Karena itu, kita harus memperkecil celah persoalan dengan perencanaan yang matang dan terarah,” ujar Najmul Akhyar.

Ia juga menekankan bahwa upaya mitigasi kebencanaan perlu ditanamkan sejak dini, terutama melalui pendidikan dan kegiatan simulasi di lingkungan sekolah. Hal tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran serta kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi potensi bencana.

“Kegiatan edukasi dan simulasi di sekolah sangat penting agar para siswa-siswi memiliki pemahaman dan kesiapsiagaan ketika sewaktu-waktu bencana terjadi. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan budaya tangguh bencana,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, perwakilan Bappeda Provinsi NTB Lalu Satria juga memaparkan pentingnya menjadikan mitigasi kebencanaan sebagai arus utama atau mainstream dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap program dan kegiatan pembangunan yang dirancang harus mempertimbangkan potensi risiko bencana agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berkelanjutan serta mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat.

“Melalui Musrenbang Tematik Kebencanaan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang tangguh, aman, dan berketahanan terhadap berbagai potensi bencana,” ucap Lalu Satria.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Tanah Wakaf Kuripan Kembali Memanas, Eksekusi 2026 Dipersoalkan, Justice Law Firm Angkat Bicara
Gubernur NTT Puji Gerak Cepat Gubernur NTB Iqbal Bantu Korban Gempa Flores
UMKM KSB Mau Naik Kelas, Komisi II DPRD Cari ‘Resep’ ke Diskop UKM NTB
Produksi Cuma 40 Ribu Ton, Kebutuhan 600 Ribu Ton: Sembalun Jadi Benteng Bawang Putih RI
Sembalun Jadi Benteng Bawang Putih RI, Perang Lawan Impor Dimulai dari Kaki Rinjani
2.494 Warga Sumbawa Tercatat Alami Gangguan Jiwa, Bupati Jarot Dorong Rumah Singgah ODGJ
Gubernur NTB Blusukan ke Pengungsian Korban Gempa NTT, Bawa Cokelat untuk Anak-Anak
Saat NTT Diguncang Gempa, Gubernur NTB Turun Langsung: Kami Datang Sebagai Saudara
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 10:55 WIB

Tanah Wakaf Kuripan Kembali Memanas, Eksekusi 2026 Dipersoalkan, Justice Law Firm Angkat Bicara

Jumat, 21 Agustus 2026 - 21:19 WIB

Gubernur NTT Puji Gerak Cepat Gubernur NTB Iqbal Bantu Korban Gempa Flores

Jumat, 21 Agustus 2026 - 19:30 WIB

UMKM KSB Mau Naik Kelas, Komisi II DPRD Cari ‘Resep’ ke Diskop UKM NTB

Jumat, 21 Agustus 2026 - 14:03 WIB

Produksi Cuma 40 Ribu Ton, Kebutuhan 600 Ribu Ton: Sembalun Jadi Benteng Bawang Putih RI

Jumat, 21 Agustus 2026 - 11:53 WIB

Sembalun Jadi Benteng Bawang Putih RI, Perang Lawan Impor Dimulai dari Kaki Rinjani

Berita Terbaru