SUMBAWAPOST.com | Lombok Timur- Aksi unjuk rasa Jilid II yang digelar Aliansi Pemuda Peduli Pariwisata (APIPI) kembali berujung ricuh. Demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (22/01/2026), menyedot perhatian publik setelah kembali diwarnai tindakan represif aparat penegak hukum (APH) terhadap massa aksi.
Dalam aksi tersebut, massa dengan tegas menuntut pencopotan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur beserta Staf Khusus Bidang Pariwisata. Keduanya dinilai gagal total dan bertanggung jawab atas buruknya tata kelola sektor pariwisata di Lombok Timur yang dinilai semakin amburadul.
Aksi Jilid II ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sehari sebelumnya, Rabu (21/01/2026), yang juga berakhir dengan kekerasan aparat hingga menyebabkan sejumlah demonstran terluka. Namun alih-alih melakukan evaluasi serta mengedepankan pendekatan persuasif, aparat kembali mempertontonkan wajah kekerasan negara terhadap warganya sendiri.
Dalam situasi hujan deras yang mengguyur lokasi aksi, ratusan mahasiswa dengan mudah memasuki halaman Kantor Bupati Lombok Timur. Namun suasana berubah drastis ketika aparat kepolisian dan Satpol PP datang dalam jumlah besar dan langsung menghadang massa yang berupaya memastikan keberadaan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, di kantor tersebut.
Tanpa dialog dan tanpa peringatan yang dinilai manusiawi, aparat secara paksa memukul mundur massa aksi. Tindakan represif ini kembali memicu bentrokan terbuka antara demonstran dan aparat. Akibatnya, sejumlah massa mengalami luka serius. Beberapa di antaranya dilaporkan mengalami luka parah di kepala, patah gigi, hingga pendarahan hebat, yang diduga kuat akibat pemukulan langsung saat pembubaran paksa dilakukan.
Ketua Umum HMI MPO, Agamawan Salam, yang tergabung dalam aliansi aksi, mengecam keras tindakan aparat yang ia nilai arogan dan tidak berperikemanusiaan.
“Kami mengecam keras tindakan brutal APH dalam pengamanan aksi ini. Aparat bertindak arogan dan membabi buta. Kader saya dari HMI mengalami luka parah di kepala hingga berdarah. Ini bentuk nyata kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Agamawan.
Tak hanya itu, Agamawan juga menyatakan kekecewaan mendalam dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Polres Lombok Timur.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap aparat kepolisian Lombok Timur. Ini bukan pengamanan, ini penindasan. Kami akan terus mengawal kasus ini dan menuntut Bupati Lombok Timur serta Kapolres Lombok Timur bertanggung jawab penuh atas kejadian ini,” lanjutnya.
Ia menegaskan, tuntutan utama massa aksi tetap tidak berubah, yakni mendesak Bupati Lombok Timur untuk segera mencopot Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Bidang Pariwisata yang dinilai menjadi biang kegagalan tata kelola pariwisata daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur maupun pihak kepolisian terkait tindakan represif yang kembali mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi tersebut.
Sementara, aksi sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Widayat, merespons aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pemuda Peduli Pariwisata (APIPI) sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah.
Menurut Widayat, kehadiran massa aksi ke Kantor Dinas Pariwisata menunjukkan adanya perhatian serius dari kalangan mahasiswa terhadap kondisi pariwisata di Lombok Timur.
“Terhadap adik-adik mahasiswa dengan dia datang ke Dispar berarti dia punya perhatian yang lebih terhadap pariwisata,” kata Widayat.
Meski demikian, Widayat menilai aksi unjuk rasa seharusnya didahului dengan ruang dialog dan diskusi yang konstruktif agar solusi yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengambilan data secara berimbang sebelum menyampaikan tuntutan di ruang publik.
“Tetapi saya kepingin ada diskusi konstruktif sebelum dia ada mimbar bebas seperti ini. Seharusnya dia ambil data dulu ke kami, bukan ngambil dari satu arah. Sehingga begitu dia dapat dari kami baru kita cari solusi terbaik,” katanya.
Lebih lanjut, Widayat menegaskan bahwa sektor pariwisata sangat bergantung pada citra dan pemberitaan yang positif. Menurutnya, narasi negatif berpotensi mengganggu aktivitas dan iklim pariwisata di Lombok Timur.
“Yang jelas bahwa pariwisata tidak butuh berita jelek. Yang kami butuhkan adalah berita baik. sehingga tidak mengganggu vibes wisata di Lombok Timur,” ujarnya.
Diketahui, sebelum menggelar orasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, massa aksi terlebih dahulu melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Pariwisata. Aksi tersebut akhirnya dibubarkan sekitar pukul 13.40 Wita setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur menemui para demonstran.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
