Rachmat Hidayat Tegaskan Kader PDIP NTB Harus Korrektif, Konstruktif, dan Tak Bisa Dibeli

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 28 Oktober 2025 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa kader partai di NTB harus tetap korektif, konstruktif, obyektif, dan substansif dalam membangun daerah. Pernyataan ini disampaikan menanggapi praktik pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.

“Saya melatih mereka sebagai kader partai supaya tetap korektif dan konstruktif serta obyektif. Kenapa harus saya lakukan seperti itu? Supaya mereka menjadi kader sejati yang baik. Jangan ditukar dengan uang, jangan dibarter dengan materi. Barterlah dirinya dengan rakyat, itu maksudnya,” tegas Rachmat Hidayat. Senin (27/10/2025). Saat  menggelar Konfercab dan Konferda PDI-Perjuangan Nusa Tenggara Barat (PDI-P NTB) di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

Baca Juga :  Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Rachmat menekankan, PDIP bukan partai oposisi. “Kita ini bukan partai oposisi, tidak ada oposisi itu. Kita bersama-sama membangun daerah dan negara. Kalau ada yang baik kita dukung, kalau yang jelek kita koreksi. Itu saja koq repot,” ujarnya.

Ketua PDIP NTB itu menambahkan bahwa sejak memimpin partai, ia menanamkan prinsip korektif dan transparansi kepada seluruh kader.

“Kalau ada kader yang terlibat salah, saya pecat. Begitu dia tersangka, saya pecat. Tidak ada ceritanya tebang pilih,” tegasnya.

Rachmat juga menguraikan aturan terkait Pokir DPRD. Menurutnya, alokasi Pokir harus jelas. “Berapa yang dia harus dapat, siapa yang mengerjakannya, transparan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang dia kerjakan sendiri, itu tidak boleh. Kalau ada yang melanggar, kami pecat,” jelasnya.

Baca Juga :  Kapal Perang Prancis 'Charles De Gaulle' Kunjungi Lombok

Ia menekankan, sikap yang dilakukan TGH Najamuddin dalam mengawal penggunaan Pokir merupakan contoh pembelajaran bagi semua anggota DPR. “Apa yang dilakukan Najamuddin itu pembelajaran, bukan hanya untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua, tidak hanya anggota DPR,” kata Rachmat.

Menutup pernyataannya, Rachmat menegaskan bahwa PDIP NTB akan terus mendukung dan mengawal langkah Najamuddin. “Kita mendukung sikapnya yang korektif dan konstruktif. Kita kawal memang, jelas begitu,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Rp950 Juta per Titik, Dewan PDIP Ahmad Amrullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Jual Beli Dapur MBG di Lombok Timur
Bukan Provinsi Pulau Sumbawa! Razikin Usul Nama Nusa Tenggara Tengah, Alasannya Menarik
Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila
Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan
Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global
Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Disiapkan di Bima, Jadi Harapan Baru Pemerataan Pendidikan NTB
KPU NTB Berkurban di Idul Adha, Agus Hilman: Yang Dinilai Bukan Dagingnya, Tapi Ketakwaannya
PKS NTB Sembelih 193 Hewan Kurban, Sebanyak 2.000 Paket Daging Dibagikan untuk Warga
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:42 WIB

Rp950 Juta per Titik, Dewan PDIP Ahmad Amrullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Jual Beli Dapur MBG di Lombok Timur

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:56 WIB

Bukan Provinsi Pulau Sumbawa! Razikin Usul Nama Nusa Tenggara Tengah, Alasannya Menarik

Senin, 1 Juni 2026 - 19:49 WIB

Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila

Senin, 1 Juni 2026 - 18:13 WIB

Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan

Senin, 1 Juni 2026 - 13:55 WIB

Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global

Berita Terbaru