Rachmat Hidayat Tegaskan Kader PDIP NTB Harus Korrektif, Konstruktif, dan Tak Bisa Dibeli

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 28 Oktober 2025 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa kader partai di NTB harus tetap korektif, konstruktif, obyektif, dan substansif dalam membangun daerah. Pernyataan ini disampaikan menanggapi praktik pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.

“Saya melatih mereka sebagai kader partai supaya tetap korektif dan konstruktif serta obyektif. Kenapa harus saya lakukan seperti itu? Supaya mereka menjadi kader sejati yang baik. Jangan ditukar dengan uang, jangan dibarter dengan materi. Barterlah dirinya dengan rakyat, itu maksudnya,” tegas Rachmat Hidayat. Senin (27/10/2025). Saat  menggelar Konfercab dan Konferda PDI-Perjuangan Nusa Tenggara Barat (PDI-P NTB) di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

Baca Juga :  Kasus Dana Siluman DPRD NTB Naik ke Penyidikan, Aji Maman Santai Fokus Suarakan Aspirasi Rakyat, Biarkan Urusan APH

Rachmat menekankan, PDIP bukan partai oposisi. “Kita ini bukan partai oposisi, tidak ada oposisi itu. Kita bersama-sama membangun daerah dan negara. Kalau ada yang baik kita dukung, kalau yang jelek kita koreksi. Itu saja koq repot,” ujarnya.

Ketua PDIP NTB itu menambahkan bahwa sejak memimpin partai, ia menanamkan prinsip korektif dan transparansi kepada seluruh kader.

“Kalau ada kader yang terlibat salah, saya pecat. Begitu dia tersangka, saya pecat. Tidak ada ceritanya tebang pilih,” tegasnya.

Rachmat juga menguraikan aturan terkait Pokir DPRD. Menurutnya, alokasi Pokir harus jelas. “Berapa yang dia harus dapat, siapa yang mengerjakannya, transparan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang dia kerjakan sendiri, itu tidak boleh. Kalau ada yang melanggar, kami pecat,” jelasnya.

Baca Juga :  Gubernur Iqbal ‘Nyetrum’ Unram: Kalau Bali Punya Pantai, NTB Punya Energi

Ia menekankan, sikap yang dilakukan TGH Najamuddin dalam mengawal penggunaan Pokir merupakan contoh pembelajaran bagi semua anggota DPR. “Apa yang dilakukan Najamuddin itu pembelajaran, bukan hanya untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua, tidak hanya anggota DPR,” kata Rachmat.

Menutup pernyataannya, Rachmat menegaskan bahwa PDIP NTB akan terus mendukung dan mengawal langkah Najamuddin. “Kita mendukung sikapnya yang korektif dan konstruktif. Kita kawal memang, jelas begitu,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN
Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 12:13 WIB

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Berita Terbaru