DPRD NTB menyoroti kinerja Penjabat (PJ) Sekda Provinsi NTB yang dinilai tidak efektif dan koordinasinya lemah, sehingga berdampak pada pelaksanaan program pemerintahan. Kondisi ini memunculkan kritik publik yang menilai pergantian Pj Sekda menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
SUMBAWAPOST.com, Mataram- Anggota DPRD NTB, Muhamad Aminurlah dari Dapil NTB VI (Bima, Kota Bima, dan Dompu) yang juga Duta Partai PAN, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Penjabat (PJ) Sekda NTB, Lalu Faozal. Ia menilai lemahnya koordinasi dan komunikasi Sekda dengan DPRD membuat publik semakin ragu terhadap kredibilitas pengelolaan anggaran daerah.
“Kalau publik menilai kinerja Sekda ini ndak beres, ya memang harus dievaluasi. Bahkan kalau perlu, diganti,” tegas Muhamad Aminurlah atau akrab disapa Aji Maman usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rinjani, Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/9).
Menurutnya, persoalan koordinasi dan komunikasi yang lemah membuat tahapan serta jadwal pembahasan APBD menjadi amburadul. Transparansi anggaran pun dinilai minim, sehingga DPRD kesulitan mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap tahapan dan jadwal itu kita harus taat. Yang kedua, harus ada transparansi dan kredibilitas setiap anggaran supaya kita tahu sebagai wakil masyarakat. Publik jangan sampai berkesan Sekda tidak paham penganggaran, apalagi komunikasi internal dengan dewan juga lemah. Ini yang bikin kacau,” sindirnya.
Aji Maman menegaskan, masukan publik yang menginginkan Sekda dievaluasi dan bahkan diganti, bukanlah isapan jempol. Menurutnya, kritik tajam yang muncul belakangan ini adalah cerminan dari buruknya pola komunikasi antara Sekda dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
