SUMBAWAPOST.com, Mataram – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi NTB, Rabu (27/8/2025). Aksi ini menuntut perubahan kebijakan strategis dan transparansi publik dengan membawa 13 tuntutan krusial yang mencakup isu pendidikan, legislasi, reforma agraria, tambang ilegal, anggaran siluman, hingga evaluasi program pemerintah.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda, menegaskan aksi kali ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tetapi perlawanan moral atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Ada 13 tuntutan yang kami bawa. Mulai dari penolakan kenaikan UKT, evaluasi program makan bergizi gratis (MBG), pengungkapan kasus anggaran siluman di DPRD NTB, hingga penolakan tambang ilegal. Kami menuntut DPRD dan pemerintah berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite,” tegas Nazir saat orasi di depan Gedung DPRD NTB.
Aspirasi massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua I DPRD NTB Lalu Wirajaya serta sejumlah anggota DPRD, di antaranya Syamsul Fikri, S.Ag., M.Si., H. Suharto, S.T., M.M., dan Sitti Ari, S.P.
Dalam tanggapannya, Isvie menegaskan DPRD NTB siap menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa sesuai kewenangan, terutama isu-isu sensitif yang menyangkut kepentingan publik.
“Kami mendengar, kami menerima, dan kami pastikan seluruh tuntutan akan kami sampaikan dan tindaklanjuti. Rakyat adalah prioritas kami,” ujar Isvie.
Salah satu poin yang paling panas adalah soal anggaran siluman pokir DPRD NTB. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD NTB transparan dan meminta Kejaksaan Tinggi NTB (Kejati NTB) untuk mempercepat proses penegakan hukum.
Menanggapi hal ini, Isvie dengan tegas menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.
“Kami serahkan semua kepada APH. Kalau ada dugaan penyimpangan, biarkan hukum yang berbicara. Kita semua adalah orang-orang yang taat hukum,” tegas Isvie.
Dalam kesempatan itu, Isvie juga menegaskan sikapnya menolak pembangunan glamping dan seaplane di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Menurutnya, kelestarian alam Rinjani tidak boleh dikorbankan demi kepentingan investor semata.
“Jauh sebelum isu ini ramai, saya orang pertama yang menolak pembangunan glamping dan seaplane di Rinjani. Kawasan Rinjani harus dijaga, bukan dijual,” ujarnya disambut sorakan mahasiswa.
Isu UKT, MBG, dan Evaluasi Program Nasional
Tak hanya itu, Isvie juga merespons tuntutan mahasiswa terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram), ia menegaskan sudah meminta langsung kepada Rektor Unram agar tidak ada kenaikan UKT.
“Saya sudah sampaikan ke Rektor Unram, jangan ada lagi kenaikan UKT. Dan alhamdulillah, Rektor mendengar apa yang saya sampaikan,” ungkapnya.
Selain itu, Isvie juga menegaskan DPRD NTB sudah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena menerima banyak laporan soal menu yang tidak layak dikonsumsi oleh siswa.
Terkait protes mahasiswa atas kenaikan tunjangan DPR RI, Isvie memastikan akan menyampaikan aspirasi tersebut langsung ke pemerintah pusat.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri, menjelaskan salah satu solusi untuk memberantas tambang ilegal adalah melalui pembentukan Koperasi Tambang Rakyat. Saat ini, Gubernur NTB telah menerbitkan 25 Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) untuk mendorong legalitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
13 Tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB
1. Hentikan pembangunan glamping dan seaplane di Rinjani.
2. Transparansi pembahasan RKUHAP dan partisipasi publik.
3. Tolak kenaikan UKT dan jamin pendidikan murah.
4. Evaluasi KEK Mandalika dan proyek strategis nasional.
5. Hentikan tambang ilegal dan dorong legalitas tambang rakyat.
6. Ungkap kasus anggaran siluman DPRD NTB.
7. Evaluasi Program MBG yang dinilai tidak layak.
8. Tolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
9. Dukung pengesahan RUU Perampasan Aset.
10. Evaluasi alokasi anggaran dan program pemerintah daerah.
11. Jamin kebebasan berpendapat tanpa intimidasi.
12. Sampaikan protes kenaikan tunjangan DPR RI ke pusat.
13. Perkuat reforma agraria untuk rakyat kecil.
