NTB tampaknya serius mengukir prestasi. Bukan soal lapangan kerja lokal, tapi menjadi ‘pabrik’ penghasil tenaga kerja dunia. Saat peluang kerja di kampung halaman makin sempit, Disnakertrans NTB justru sibuk memoles warga jadi ‘ekspor edition’. Ironinya, meski NTB masuk tiga besar pengirim pekerja migran nasional, dampak nyata perlindungan PMI dari pusat masih terasa jauh panggang dari api.
“Kerja di kampung susah, keluar negeri malah lebih mudah,” sindir Danil salah seorang aktivis Pemuda NTB menyikapi maraknya warga NTB ke Luar Negeri. Sementara itu, pemerintah daerah tampak lebih fokus mencetak pahlawan devisa ketimbang menciptakan lapangan kerja di rumah sendiri.
SUMBAWAPOST.com, Mataram – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB terus tancap gas menyiapkan tenaga kerja lokal agar tak sekadar siap kerja, tapi juga siap bersaing hingga ke level nasional bahkan internasional.
Komitmen itu ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Pasar Kerja Daerah yang digelar bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Hotel Lombok Astoria kemarin, 21–22 Agustus 2025
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Plt. Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi PR besar di NTB. Tantangan paling nyata adalah minimnya lapangan kerja dan belum adanya regulasi anggaran yang kuat untuk mendukung sektor ketenagakerjaan.
“Salah satu penyebab kemiskinan di NTB adalah kurangnya lapangan kerja. Anggaran pendidikan dan kesehatan porsinya sudah jelas, tapi sektor ketenagakerjaan belum punya regulasi yang mengikat. Ini PR besar kami agar tenaga kerja mendapat perhatian serius,” tegas Baiq Nelly.
Menurutnya, NTB masih menjadi salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. Namun, sayangnya, manfaat program pemerintah pusat terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum sepenuhnya dirasakan di daerah.
“Meski NTB berada di peringkat ketiga nasional sebagai pengirim pekerja migran, sampai sekarang belum ada paket program perlindungan yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Rakor ini diharapkan melahirkan strategi konkret agar tenaga kerja NTB tak hanya jadi penonton di tanah sendiri, tapi bisa menjadi pemain utama di pasar kerja global.
