DPRD Sumbawa ‘Sikat’ Tambang Ilegal: PAD Bocor, Alam Rusak, Tim Khusus Siap Turun Tangan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 21 Mei 2025 - 14:20 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Sumbawa– Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas aktivitas penambangan galian C yang semakin menyita perhatian publik. Rapat berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (20/05).

Hadir dalam rapat tersebut Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, BAPENDA, BAPPEDA, serta Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Sri Wahyuni, S.AP., Sekretaris Hasanuddin, SE., serta anggota Alen Taryadi, SH., H. Rusdi, Saipul Arif, dan M. Taufik.

Isu utama yang dibahas mencakup keberadaan penambangan galian C yang dinilai belum sepenuhnya terkelola secara baik dan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta lingkungan.

Baca Juga :  BI NTB dan Polres Kota Mataram Musnahkan 8.307 Lembar Uang Palsu

Di akhir pertemuan, Komisi III bersama OPD terkait merumuskan tiga rekomendasi penting:

  1. BAPPEDA diminta menginisiasi pembentukan tim khusus gabungan dari OPD teknis terkait untuk menangani aktivitas penambangan galian C demi peningkatan PAD Kabupaten Sumbawa.
  2. OPD terkait bersama Komisi III DPRD akan melakukan survei lapangan ke lokasi penambangan galian C dan tambak di Dusun Sili, Desa Mata, Kecamatan Tarano dalam waktu dekat.
  3. Tindakan dan evaluasi terhadap aktivitas penambangan galian C akan terus berlanjut, dipantau langsung oleh Komisi III bersama OPD teknis.
Baca Juga :  Status Politik Musyafirin Disorot, Dekan FHISIP Unram: Kader Aktif Partai Tak Boleh Jadi Komisaris

Ketua Komisi III, Syaifullah, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini demi kepastian hukum, kelestarian lingkungan, serta optimalisasi manfaat ekonomi untuk daerah.

“Kami tidak ingin ada celah kebocoran PAD dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali. Ini harus ditertibkan bersama,” tegasnya.

Rapat ini menjadi langkah awal konkret DPRD Sumbawa dalam mengedepankan tata kelola tambang yang legal, terukur, dan memberi kontribusi maksimal bagi daerah.

Berita Terkait

Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Okupansi Hotel di NTB Merosot, Tingkat Hunian Hotel Berbintang Turun Jadi 44,86 Persen
Bukan Sekadar Terima Beasiswa, 100 Mahasiswa Unram Ditantang Jadi Penggerak Pertanian Modern
Tak Cuma Beri Beasiswa ke Mahasiswa Unram, JHL Siapkan Investasi Pabrik Kelapa di NTB
100 Mahasiswa Pertanian Unram Terima Beasiswa Kelapa dari Yayasan JHL Merah Putih Kasih
Ekspor NTB Tembus Rp6,94 Triliun, Daya Tukar Petani Menguat, Produksi Padi dan Jagung Naik
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 21:45 WIB

Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit

Selasa, 3 November 2026 - 17:05 WIB

Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri

Selasa, 3 November 2026 - 13:11 WIB

Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif

Selasa, 3 November 2026 - 08:07 WIB

Okupansi Hotel di NTB Merosot, Tingkat Hunian Hotel Berbintang Turun Jadi 44,86 Persen

Senin, 2 November 2026 - 17:44 WIB

Bukan Sekadar Terima Beasiswa, 100 Mahasiswa Unram Ditantang Jadi Penggerak Pertanian Modern

Berita Terbaru