SUMBAWAPOST.com, Bima –Sorotan tajam kembali dilontarkan anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2024. Politikus PAN yang akrab disapa Bang Maman ini menyoroti lambannya proyek pembangunan gedung dua lantai di SMAN 2 Bolo, Kabupaten Bima, yang dinilainya mandek tanpa progres berarti.
“Proyek dari DAK ini sudah molor parah. Keterlaluan. Pihak berwajib harus turun tangan dan mengusut tuntas. Masa dunia pendidikan di NTB seperti ini?,” tegasnya kepada media, Rabu, 9 April 2025.
Menurut Bang Maman, proyek senilai lebih dari Rp2 miliar itu baru mencapai tahap pemasangan tembok, padahal tahun anggaran sudah berjalan hampir separuh. Parahnya lagi, proyek tersebut disebut telah dua kali mengalami adendum.
“Ini bukan hal sepele. Keterlambatan ini menunjukkan ada masalah serius dalam pengelolaan. Harus ada evaluasi menyeluruh, jangan sampai proyek ini jadi ladang bancakan,” sindirnya.
Ia juga menyoroti lokasi sekolah yang berada di jalan nasional, sehingga keterlambatan pembangunan mudah terlihat oleh masyarakat yang melintas.
“Setiap hari orang lihat kondisi bangunan itu. Ini kan memalukan. Citra pendidikan kita jadi tercoreng,” tambahnya.
Lebih jauh, Bang Maman mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut potensi pelanggaran dalam proyek-proyek DAK Dikbud NTB. Ia menyebut adanya indikasi setoran fee kepada oknum pejabat, pengaturan pemenang tender, hingga buruknya kualitas bangunan.
“Perlu diusut peran Kadis, Kabid, PPK, dan siapa pun yang terlibat. Kalau dibiarkan, ini jadi contoh buruk untuk proyek lain,” tegasnya lagi.
Tak hanya itu, Bang Maman juga mengkritik Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang dianggap belum mengambil langkah konkret terkait polemik ini.
“Sejak isu DAK mencuat, belum ada tindakan nyata dari Gubernur. Padahal ini menyangkut nasib pendidikan kita. Pak Gubernur, tolong beri perhatian serius,” katanya.
Ia mengingatkan, jika persoalan ini tak segera ditangani, akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di NTB.
“Pendidikan ini bukan proyek coba-coba. Gubernur harus bersikap tegas. Jangan biarkan publik berspekulasi,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. H. Aidy Furqan, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi media ini.
