Pj Gubernur NTB: Netralitas ASN dan Netralnya Penyelenggara Jadi Ukuran Kualitas Demokrasi

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 3 Oktober 2024 - 18:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram-Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin menegaskan, kegiatan Deklarasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Pemerintah kabupaten Lombok Timur di Aula Kantor Bupati sangat strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Bukan sekedar kegiatan seremonial tapi menunjukkan integritas dan profesionalisme. Netralnya penyelenggara menjadi ukuran kualitas demokrasi,”jelas Pj Gubernur NTB. Kamis 3 Oktober 2024. Yang ikut dihadiri pula oleh komisioner Bawaslu Lotim dan 254 kepala desa se Lotim, perwakilan ASN dan perangkat pemerintahan mendeklarasikan diantaranya untuk ASN tidak mengambil keputusan berpotensi politis, bijak dalam bermedia sosial dan menolak politik uang serta tidak terlibat langsung kampanye terbuka maupun tertutup.

Baca Juga :  Rayu Australia, NTB Tawarkan Hotel Mewah, Diskon Khusus, dan Status VIP

Menurut Hassanudin, Pelanggaran yang dilakukan ASN dikatakannya akan mengurangi kepercayaan publik sehingga diharapkan para ASN dapat bertindak cermat dan teliti terkait Pilkada sebelum, selama dan sesudahnya untuk menjaga integritas. pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu.

Baca Juga :  Wagub Umi Dinda Desak Perlindungan Buruh Perempuan Diperkuat, Minta Regulasi Jam Kerja Lebih Berpihak di NTB

“Indeks kerawanan Pemilu di NTB masih tinggi terutama netralitas sehingga menjadi fokus utama stakeholder terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),”Ungkapnya.

Pj Bupati Lotim, Drs Muhammad Juaini Taofik mengatakan netralitas ASN dalam pelayanan publik memiliki batasan.

“Tidak menguntungkan salah satu pasangan calon maupun partai politik tertentu dengan kepentingan politik praktis,”pungkasnya.

 

Berita Terkait

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Bendungan Batujai Disiapkan Jadi Hub Seaplane Pertama di Indonesia, Investasi Awal Capai Rp450 Miliar
NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:42 WIB

Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:15 WIB

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode

Berita Terbaru