Petani Lokal Malas Tanam Kedelai, NTB Buka Kran Impor Atasi Kebutuhan 2500 Ton Perbulan

Avatar

- Jurnalis

Senin, 22 Juli 2024 - 23:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Mataram – Kebutuhan kedelai di Provinsi NTB mencapai sekitar 2500 ton per bulan, namun petani lokal tidak mampu memenuhi jumlah tersebut sehingga perlu dilakukan impor kedelai.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pelaku usaha dari Jawa Barat. Rakor tersebut dalam rangka untuk mengatasi masalah dalam arus keluar-masuk komoditi bawang putih dan kedelai, dengan fokus utama menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok masyarakat NTB.

Disdag juga menyampaikan, tidak hanya soal kebutuhan, tapi harga kedelai saat ini mengalami penurunan, menjadi sekitar Rp. 9.400 – 9.750 per kilogram.

Baca Juga :  NTB Belum Ramah Bagi Perempuan, Ketua DPRD Isvie Tuntut Badan Khusus

“Para pengrajin tahu tempe menginginkan agar harga kedelai stabil sekitar Rp. 9.000 per kilogram guna mendukung kelangsungan produksi mereka,”ujarnya.

Adanya praktik bundling (taktik penjualan dengan mengemas lebih dari satu produk/jasa menjadi satu) kedelai oleh distributor minyak goreng juga menjadi perhatian dalam Rakor, di mana hal tersebut dapat mengganggu persaingan pasar yang sehat.

Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PUSKOPTI) se-Jawa Barat yang mampu memproduksi berbagai produk turunan sari tempe seperti burger, sate, dan bakso soroti pentingnya stok kedelai yang memadai untuk kelangsungan operasional mereka.

Baca Juga :  Hore, Kota Mataram Dapat Tambahan ‘Senjata’ Lawan Sampah dari Gubernur NTB Miq Iqbal

“PUSKOPTI berharap dapat mendapatkan bantuan berupa cold storage untuk menyimpan stok kedelai hingga satu tahun, serta kapal tongkang kecil dengan kapasitas sekitar 1.000 ton untuk mempermudah distribusi dan mengurangi biaya operasional mereka,”ungkapnya.

Selain itu, Dinas Perdagangan NTB berharap Rapat ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang efektif untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas, khususnya kedelai, di NTB.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memastikan persaingan pasar yang sehat di tingkat regional,”terang Baiq Nelly.

Berita Terkait

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Pengurus Kecamatan Hanura NTB 100 Persen Terbentuk, Struktur Desa Mulai Dikebut
TKD Berkurang, Ketua DPRD NTB Dorong Optimalisasi Aset Daerah untuk Dongkrak PAD
Bima-Dompu Bukan Anak Tiri, HMI Sentil Pemprov NTB, 574 Hari Pascabanjir Jalan Rusak Diabaikan
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Selasa, 1 September 2026 - 23:51 WIB

Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan

Selasa, 1 September 2026 - 22:54 WIB

Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya

Selasa, 1 September 2026 - 22:10 WIB

Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa

Berita Terbaru

Ketua DPD Hanura NTB Ahmad Dahlan (Dae Leo) bersama Ketua Tim Satuan Tugas (Task Force) DPP Hanura Patrice Rio Capella dan jajaran Hanura NTB Saat Konsolidasi Organisasi.

Politik

Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa

Selasa, 1 Sep 2026 - 22:10 WIB