SUMBAWAPost, MATARAM –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB mengkritisi terkait rencana revitalisasi kantor Gubernur NTB yang dinilai masih amburadul. Bahkan proyek yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar itu terkesan hanya untuk legacy Penjabat (Pj) Gubernur saja.
Anggota Komisi IV DPRD yang membidangi Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Ruslan Turmuzi menegaskan, bahwa seharusnya alokasi anggaran Revitalisasi sedari awal harus diawali dengan perencanaan yang matang.
“Dalam perencanaan itu kemarin nggak ada Manajemen Konstruksi (MK). Dan manajemen konstruksi itu hanya ada di awal. Makanya 40 miliar itu dibagi untuk perencanaan dan termasuk juga MK. Jadi tidak 40 miliar jadinya. Kan diambil tiga komponen di situ. Ada perencanaannya, kemudian ada MKnya, dan ada rehabnya,” ujar Ruslan Selasa, (4/6/2024).
Pada rapat Banggar ia menilai tidak ada kematangan perencanaan sehingga terkesan dipaksakan. Oleh karenanya, ia menolak keras proyek revitalisasi itu.
“Kalau dari awal saya lihat itu dipaksakan karena ini kan tidak menjadi skala prioritas. Tetapi sebagai legacy dari Pj ini kan itu alasan awalnya. Artinya perencanaannya tidak dari awal tidak masuk dalam pembahasan skala prioritas,” paparnya.
Dengan anggaran yang senilai Rp40 miliar itu, ia melihat tidak akan cukup dengan adanya tiga komponen pembiayaan itu. Sehingga harus dipikirkan ulang oleh pihak eksekutif.
“Sekarang ini dipaksakan dengan APBD 2024. 40 miliar ini kita perkirakan untuk revitalisasinya aja. Ternyata ada tiga komponen lain seperti perencanaan dan MK, ya nggak bisalah,” terangnya.
Dalam melakukan revitalisasi Kantor Gubernur menurut Ruslan, jangan dulu dieksekusi untuk tahun ini, akan tetapi solusinya diganti dengan tahun anggaran berikutnya. Sebab, dikhawatirkan akan berdampak pula pada pembiayaan yang lainnya.
“Lebih baik dikerjakan dulu perencanaannya, kemudian desainnya dirubah, nanti kita anggarkan lebih besar pada APBD 2025,” paparnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, pihaknya memang memberikan atensi yang tinggi terhadap rencana revitalisasi Islamic Center dan Kantor Gubernur ini. Terlebih pasca-gempa Lombok tahun 2018 lalu yang membuat kualitas bangunan menjadi menurun dan terdapat sejumlah kerusakan yang perlu diperbaiki.
“Kantor Gubernur NTB kan dibangun tahun 1977, masih tanda tangan Pak Amir Machmud. Kita akan perbaiki agar lebih bagus,” katanya.
Pengalokasian anggaran untuk rencana revitalisasi tersebut, merupakan salah satu prioritas. Terlebih Provinsi NTB akan banyak menjadi tuan rumah berbagai event nasional maupun internasional di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
