SUMBAWAPOST.com | Mataram- Perhimpunan Pemuda Sasak menyatakan sikap tegas menolak wacana pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat dari luar daerah atau yang mereka sebut sebagai Sekda impor. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Perhimpunan Pemuda Sasak, Taupik Hidayat, Sabtu (24/01/2026) saat menggelar Jumpa Pers dengan sejumlah wartawan di Kedai Inges Dishub NTB, Kota Mataram.
Taupik menegaskan, penolakan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya, ada landasan regulasi dan pertimbangan objektif yang menjadi pijakan sikap resmi organisasi kepemudaan tersebut.
“Secara aturan sudah jelas. Ada PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000, kemudian Permendagri Nomor 74 Tahun 2002 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Dari situ saja sebenarnya sudah cukup,” tegas Taupik.
Ia menyampaikan, sikap Perhimpunan Pemuda Sasak secara khusus, sikap ini merupakan suara resmi anak-anak muda Sasak di NTB.
Taupik memaparkan setidaknya tiga alasan utama penolakan terhadap Sekda dari luar Daerah.
Pertama, kebutuhan pemahaman lokal. Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis dalam menggerakkan birokrasi daerah, sehingga harus memahami secara mendalam kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat NTB.
“Kami mohon maaf, Sekda impor tidak memahami kondisi dan kebutuhan daerah secara mendalam,” ujarnya.
Kedua, pengalaman dan jaringan lokal. Ia menilai figur dari luar daerah tidak memiliki jejaring birokrasi dan sosial yang kuat di NTB, sehingga berpotensi menghambat efektivitas kerja pemerintahan.
Ketiga, stabilitas dan kontinuitas pembangunan. Sekda impor dinilai cenderung tidak memiliki komitmen jangka panjang terhadap daerah, yang berdampak pada tidak berjalannya program pembangunan secara berkelanjutan.
“Tiga poin ini menjadi landasan pokok kami mengambil sikap resmi menolak Sekda impor,” tegasnya.
Presiden Taupik menambahkan, pernyataan sikap tersebut tidak hanya disampaikan melalui media, tetapi juga disiarkan secara langsung melalui platform media sosial seperti TikTok dan Facebook.
Hal ini dilakukan agar pesan penolakan dapat menjangkau publik luas hingga ke tingkat Nasional.
“Kami berharap suara rakyat, suara anak muda, khususnya Perhimpunan Pemuda Sasak, sampai ke Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Dalam Negeri,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, Perhimpunan Pemuda Sasak juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto, berisi penolakan terhadap pengangkatan Sekda NTB dari luar Daerah.
“Ini pesan moral, sikap, sekaligus saran kepada pemerintah. Harapan kami sederhana yakni Sekretaris Daerah NTB bukan impor,” tandas Taupik.
Sementara itu, di sisi lain, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebelumnya telah mengundang tiga calon Sekda hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel), yakni Abul Chair, Akhsanul Khalik, dan Ahmad Syaufi, untuk bertemu secara langsung.
Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pengenalan pribadi sebelum menentukan figur yang akan menjadi motor penggerak birokrasi Pemprov NTB.
“Sebenarnya ini biasa, formal saja. Saya ingin mengenal secara pribadi seperti apa pemikirannya, visi dan misinya,” ujar Iqbal, Senin (19/1/2026).
Iqbal mengakui, secara personal dirinya baru mengenal dua dari tiga calon tersebut.
“Ahmad Syaufi saya kenal sejak jadi konsulat di luar negeri, Akhsanul Khalik saya kenal, yang satunya belum kenal,” ungkapnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
