Topik LHP BPK

Ilustrasi: Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan data pengelolaan retribusi daerah yang menjadi bagian dari tindak lanjut rekomendasi audit oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pemerintahan

Pemprov NTB Tegaskan Temuan BPK Telah Ditindaklanjuti, Minta Pemberitaan Disajikan Secara Utuh

Pemerintahan | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Sumbawa Post | Senin, 13 Juli 2026 - 18:34 WIB

Senin, 13 Juli 2026 - 18:34 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa pemberitaan salah satu media terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan retribusi daerah…

Gedung Kantor Gubernur NTB di Mataram, lokasi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTB Semester II Tahun 2025 Tahap II yang mengungkap temuan 88 izin tambang, pelanggaran lahan pangan, dan aktivitas tambang ilegal di Nusa Tenggara Barat.

Pemerintahan

BPK Bongkar Tiga Masalah Besar di NTB: Izin Tambang Bermasalah, Ketahanan Pangan Rapuh, Bank NTB Syariah Disorot

Pemerintahan | Berita | Sumbawa Post | Selasa, 27 Januari 2026 - 19:01 WIB

Selasa, 27 Januari 2026 - 19:01 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025…