SUMBAWAPost, Mataram – Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (Bawaslu NTB) menggelar kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB pada Senin 22 Juli 2024 di Kota Mataram
Anggota Komisioner Bawaslu NTB, Hasan Basri, menegaskan beberapa hal yang harus ditingkatkan dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan 2024 lalu.
“Yang menjadi catatan kita bersama adalah adanya PSU (pemungutan suara ulang-red) di 9 kabupaten/Kota, hal ini jangan sampai terulang lagi di Pemilihan Serentak nanti,” ungkap Hasan dalam keterangan yang diterima media ini, Selasa 23 Juli 2024.
Lebih lanjut, Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram tersebut juga menyampaikan kepada jajarannya untuk lebih efektif dalam melakukan kerja pengawasan. Kinerja kehumasan, menurutnya menjadi hal yang perlu untuk ditingkatkan. Hasan menambahkan, meskipun survei Litbang Kompas menunjukkan banyak masyarakat yang familiar dengan Bawaslu, namun masih ada kelompok masyarakat yang tidak tahu kinerja Bawaslu.
“Di sinilah tugas dan fungsi Humas harus dijalankan dengan baik, untuk mengedukasi masyarakat, terutama soal kerja kita, seperti pencegahan dan alur penanganan pelanggaran,” imbau Hasan.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Bawaslu NTB, Syaifuddin, yang turut memberikan sambutan pada kegiatan tersebut. Ia berpesan bahwa soliditas lembaga harus dijaga dan ditingkatkan untuk saling mendukung kinerja antar divisi.
“Sebagai kesatuan lembaga, kita harus saling mendukung kinerja antar divisi, baik dalam pencegahan, penanganan pelanggaran, serta sengketa, peningkatan kapasitas SDM juga penting dilakukan,” jelas Syaifuddin.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Akademisi UIN Mataram, Muhammad Saleh Ending yang hadir sebagai narasumber. Ia menyampaikan beberapa poin penting mengenai refleksi pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi NTB sebagai bahan evaluasi bagi Pengawas Pemilu.
“Kinerja Penyelenggara Pemilu sudah baik, namun masih ada PR untuk lebih meningkatkan sinergitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, termasuk dalam melaporkan dugaan pemilu, sehingga fungsi edukasi harus tetap dijalankan dan ditingkatkan oleh Bawaslu,” ujar Saleh Ending sebelum mengakhiri paparannya.
