SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pemuda Bima bersama Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL) menyoroti sejumlah persoalan serius yang masih membayangi pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB). Mulai dari Pengangguran, Ketimpangan Pendidikan, Peredaran Narkotika, degradasi lingkungan hingga persoalan penegakan Hukum menjadi sorotan dalam Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan di Kota Mataram.
Kegiatan yang digelar Bidang Hukum, Hubungan Kelembagaan dan Organisasi RKBPL tersebut berlangsung di Sekretariat RKBPL, Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Dahlia, Kota Mataram, Sabtu (31/10/2026), dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026.
Mengusung tema “Merajut Harmoni, Membangun Persatuan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Membedah Peran dan Tantangan Pemuda di NTB”. Forum ini mempertemukan berbagai elemen Pemuda, Mahasiswa, Akademisi, dan Pemerintah untuk membahas tantangan Pembangunan Daerah.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta, melibatkan Pengurus Pusat RKBPL, Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram, Ikatan Mahasiswa Kota Bima (IMKOBI) Mataram, serta puluhan Organisasi Kepemudaan dan Paguyuban.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Bidang Hukum RKBPL, Taufan, mengatakan dialog tersebut diinisiasi sebagai ruang untuk merespons berbagai persoalan multidimensional yang membutuhkan perhatian bersama.
“Di era transisi sosial-ekonomi saat ini, NTB dihadapkan pada persoalan krusial yang menuntut perhatian kolektif. Mulai dari sektor Pertanian dan Ketenagakerjaan, Pemerataan Pendidikan, Potensi Konflik Sosial, masifnya peredaran gelap Narkotika, hingga kompleksitas Penegakan Hukum bagi Masyarakat Marginal,”tegas Taufan di hadapan seratus peserta yang memenuhi ruang sidang.
Ketua Umum RKBPL, Dr. H. Muhammad Irwan H. Husain, turut mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat keterlibatan Mahasiswa dan pemuda untuk ikut mengawal Pembangunan Daerah.
Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, M. Takiyudin Suki, yang hadir mewakili Gubernur NTB, menyambut baik penyelenggaraan dialog tersebut. Pemerintah Provinsi NTB, ujarnya, terbuka menerima naskah Policy Brief dan rekomendasi konkret dari pemuda untuk dipertimbangkan dalam Perumusan Kebijakan Daerah.
Dalam sesi diskusi panel yang dipandu Taufan, sejumlah narasumber membedah persoalan NTB dari berbagai perspektif.
Firmansyah., dari Bappeda NTB, memaparkan arah transformasi menuju NTB Emas 2045. Ia menyebut kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penguasaan sains dan teknologi sebagai dua kunci utama untuk mewujudkan NTB yang Maju, Kuat, Aman, Berkelanjutan, dan Sejahtera.
Persoalan Penegakan Hukum menjadi perhatian Dr. Muh. Risnain, Akademisi hukum FHISIP Universitas Mataram. Ia menyoroti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen hukum formal yang berujung pada munculnya tindakan main hakim sendiri di Bima.
Fenomena tersebut, antara lain, terlihat dari pemblokiran jalan akibat persoalan arisan hingga perselisihan keluarga.
“Risnain menyoroti bahwa ketika hukum dirasa lambat dan tumpul, masyarakat mengambil jalan kekerasan. Terlebih lagi, degradasi lingkungan yang memicu kegersangan di Bima dan Dompu berjalan beriringan dengan degradasi literasi sosial, di mana kasus kriminalitas, judi Online, dan Narkotika seakan menempatkan nyawa manusia tanpa nilai,” ungkapnya kritis.
Kritik terhadap kondisi pendidikan juga disampaikan Supriadin, pengelola lembaga pendidikan binaan RKBPL. Ia menilai rendahnya investasi Negara pada sektor Pendidikan dan kerusakan ekosistem ekologis turut memengaruhi keberanian Anak-anak di Bima dalam membangun Cita-cita.
Ia bahkan menyebut pada 2024 banyak Anak di Bima yang tidak berani bermimpi. Supriadin juga mengingatkan kalangan intelektual agar tetap berpihak kepada Masyarakat.
“Intelektual sejati adalah mereka yang mampu mewakili suara-suara yang tidak terwakili (the voiceless), bukan justru menjadi corong oligarki dan korporasi yang duduk manis di kafe-kafe berkat pendanaan instan,”sindir Supriadin tajam.
Dari perspektif ekonomi kerakyatan, Dr. Firmansyah, dosen FEB Universitas Mataram, mendorong pemuda meninggalkan mentalitas instan, membangun tradisi menulis, serta memperkuat daya tahan melalui kerja nyata.
Sementara itu, M. Irwan menekankan empat modal utama yang harus dimiliki pemuda, yakni karakter dan integritas, etos kerja, kompetensi, serta kolaborasi.
Aktivis Nurjanah, turut mengingatkan bahwa kerentanan sosial dan diskriminasi kualitas pendidikan juga berkaitan dengan persoalan gender. Karena itu, gerakan pemuda dan perempuan dinilai perlu berjalan bersama secara inklusif.
Kritik terhadap Persoalan Daerah semakin mengemuka dalam sesi Orasi Keadilan yang disampaikan Ketua Umum IMBI Mataram, Arif Rizal Muhaimin, dan Ketua Umum IMKOBI Mataram, Ammar Rafsanzani.
Keduanya menyoroti posisi pemuda yang kerap dijadikan komoditas politik musiman. Di sisi lain, persoalan pengangguran terdidik, ancaman narkotika, serta minimnya ruang ekspresi positif masih menjadi tantangan bagi generasi muda.
Orasi tersebut menjadi bentuk penyampaian kegelisahan mahasiswa dan pemuda terhadap kondisi sosial sekaligus pengingat bagi para pemangku kebijakan agar lebih serius memperhatikan persoalan yang dihadapi generasi muda.
Melalui dialog tersebut, RKBPL bersama Organisasi Mahasiswa dan Kepemudaan berharap suara kritis pemuda tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat menjadi masukan nyata bagi arah pembangunan NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
