SUMBAWAPOST.com, Mataram- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, menegaskan pentingnya pembaruan dan keakuratan data sarana-prasarana (sarpras) sekolah sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan nasional yang tepat sasaran.
“Masalah kerusakan sarana dan prasarana memang telah menjadi persoalan nasional. Angka-angkanya menunjukkan banyak hal yang perlu kita benahi. Karena itu, saya meminta agar kerusakan sarpras didata secara akurat,” tegas Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Bersama Kepala Daerah se-NTB bertema ‘Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Non-Formal’ di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Selasa (21/10).
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak data pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang tidak akurat, salah satunya karena adanya dorongan untuk mengejar nilai akreditasi atau kesalahan dalam pengelolaan dana BOS.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya pemutakhiran data Dapodik secara faktual dan transparan sebagai pijakan utama kebijakan pendidikan daerah.
“Kita perlu melakukan pemutakhiran Dapodik ini secara serius karena semua kebijakan bermula dari Dapodik. Prioritas kita dalam dua bulan ke depan, sampai akhir 2025, tolong Dapodik dimutakhirkan segera. Faktual saja, tidak perlu ‘di-make up’, karena ini akan menjadi dasar kebijakan kita ke depan,” ujar Gubernur Iqbal menegaskan.
Dalam kesempatan itu, Mendikdasmen juga memaparkan arah kebijakan pendidikan nasional yang berfokus pada revitalisasi sekolah negeri dan swasta, perbaikan tata kelola tenaga pendidik, penguatan kompetensi lulusan SMK, serta penurunan angka putus sekolah melalui model sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh berbasis modul.
Gubernur Iqbal menambahkan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas pendidikan di NTB.
“Harapan kita, melalui diskusi ini kita bisa melihat peluang dukungan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, agar program-program prioritas nasional tetap dapat terlaksana,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, dan Wakil Bupati Dompu Syirajuddin.
