SUMBAWAPOST.com, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di kalangan pegawai dan sektor usaha demi mencapai target Rp2,5 triliun. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi BAZNAS NTB di ruang kerjanya, Rabu 19 Maret 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal memberikan apresiasi atas kinerja BAZNAS NTB, yang dinilainya telah menjalankan berbagai program unggulan dengan baik. Namun, ia menekankan bahwa potensi zakat di NTB masih jauh dari maksimal dan perlu strategi lebih agresif.
“Saya bersyukur BAZNAS NTB mampu menjalankan program unggulannya. Tapi kita harus lebih giat dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, terutama dari kalangan ASN dan instansi vertikal,” ujar Miq Iqbal.
Dorong Regulasi untuk Penguatan Zakat
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BAZNAS NTB, M. Said, meminta dukungan Gubernur untuk memperkuat pengelolaan zakat hingga ke tingkat kabupaten/kota dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub).
“Kami ingin agar pengelolaan zakat di NTB semakin solid, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di kabupaten/kota. Dengan dukungan regulasi yang kuat, potensi zakat bisa lebih maksimal,” ujar Said.
Ia juga menyoroti perlunya mendorong perusahaan-perusahaan besar dan proyek-proyek di NTB untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, guna mendekati potensi zakat NTB yang mencapai Rp2,8 triliun per tahun.
“Saat ini kita baru mengumpulkan sekitar Rp1,9 miliar. Masih banyak potensi zakat yang belum tergarap, terutama dari sektor usaha besar,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa Pemprov NTB akan terus bersinergi dengan BAZNAS untuk memastikan pengelolaan zakat lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat. Ia juga meminta agar program-program pemberdayaan berbasis zakat semakin diperkuat.
“Dengan langkah ini, NTB diharapkan bisa menjadi provinsi percontohan dalam pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan efektif,”tutupnya.
