Prestasi gemilang kembali dicatat oleh Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam bidang layanan Hukum dan Pemberdayaan Desa. Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Desa dan Kelurahan NTB kini telah rampung 100 persen, menjadikan Provinsi ini sebagai teladan Nasional. Tidak hanya itu, Enam Kepala Desa dari NTB berhasil lolos nominasi Peacemaker Justice Award (PJA) 2025) tingkat Nasional, menegaskan komitmen Daerah ini dalam menghadirkan akses Keadilan berbasis Kearifan Lokal.
SUMBAWAPOST.com | Mataram-
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar audiensi dengan Gubernur NTB pada Jumat (28/11) di Ruang Rapat Gubernur. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi tim Penyuluh Hukum, dan membahas capaian penting pembangunan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang kini telah mencapai 100 persen di seluruh NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Mila menyampaikan beberapa agenda strategis terkait pengembangan Posbankum. Selain melaporkan capaian pembentukan Posbankum, ia juga mengungkap rencana peresmian Posbankum Desa/Kelurahan yang akan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas.
Tak hanya itu, Kanwil Kemenkum NTB juga melaporkan perkembangan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, di mana dari 64 peserta asal NTB, enam berhasil lolos seleksi nasional dan masuk nominasi penerima penghargaan.
“Kami sangat bangga karena enam perwakilan NTB berhasil menembus tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa desa dan kelurahan di NTB memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan akses keadilan serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi agar peresmian Posbankum nanti berjalan sukses,”ujar Mila.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut positif laporan tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kegiatan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan, serta memberikan apresiasi kepada enam kepala desa dan lurah yang berhasil menjadi nominasi PJA 2025. Gubernur juga mendorong agar capaian tersebut menjadi motivasi bagi Desa dan kelurahan lainnya di NTB.
Audiensi diakhiri dengan sesi foto bersama dan dialog singkat antara Kanwil Kemenkum NTB, Pemerintah Provinsi, serta para kepala Desa dan lurah penerima PJA 2025. Pertemuan berlangsung lancar dan menunjukkan semangat kolaborasi yang tinggi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Provinsi.
Ke depan, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB agar peresmian Posbankum berjalan lancar dan layanan bantuan hukum semakin merata di seluruh Desa dan Kelurahan di NTB.
