SUMBAWAPOST.com | Mataram- Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik yang digelar Kongres Advokat Indonesia (ADVOKAI) pada rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat malam (5/6/2026).
Forum yang mengangkat tema ‘Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan KUHAP’ tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting dari berbagai lembaga penegak hukum dan kalangan akademisi. Mulai dari Wakil Menteri Hukum RI, Hakim Agung Mahkamah Agung, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Divisi Hukum Polri, Kejaksaan Tinggi NTB hingga lembaga kajian hukum independen.
Diskusi yang dimoderatori Presidium DPP ADVOKAI, Adv. Pheo M. Hutabarat, berlangsung dinamis. Para narasumber tidak hanya membedah substansi KUHAP baru, tetapi juga mengulas berbagai tantangan implementasi yang akan dihadapi aparat penegak hukum, advokat, hingga masyarakat.
Perdebatan menarik muncul ketika sejumlah pembicara memuji berbagai terobosan dalam KUHAP baru, sementara pihak Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan catatan kritis terkait implementasi kewenangan advokat di lapangan.
Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum., menjelaskan bahwa perubahan paling mendasar dalam KUHAP baru terletak pada perubahan paradigma hukum acara pidana di Indonesia.
“Dalam KUHAP baru ada perubahan paradigma yang sangat mendasar di mana KUHAP lama lebih menekankan kepada crime control model dan KUHAP baru pada due process model,” katanya.
Menurut Prof Eddy, prinsip utama dalam due process model adalah perlindungan terhadap hak-hak individu dari potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
“Ada dua prinsip dalam due process model yang pertama harus dipastikan hukum acara pidana memberi perlindungan kepada individu oleh kesewenang-wenangan penegak hukum. KUHAP baru harus menjamin HAM. Juga menjamin anak, kelompok rentan, penyandang disabilitas hingga ibu hamil dan orang sakit,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum harus menjadikan perlindungan HAM sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.
“Aparat dalam bekerja harus memberikan perlindungan terhadap HAM,” ujarnya.
Prof Eddy mengakui penyusunan KUHAP bukan pekerjaan mudah karena hukum acara pidana selama ini sering disusun berdasarkan sudut pandang aparat penegak hukum.
“Membuat KUHAP tidak mudah. Landasan hukum acara pidana untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Namun hukum acara pidana selalu dibuat dalam doktrin gak negara untuk memprotes, menuntut, membawa konsekuensi KUHAP disusun berdasarkan sudut pandang APH,” katanya.
Dalam KUHAP baru, lanjutnya, posisi advokat mendapatkan penguatan yang lebih jelas dan tegas.
“Fungsi dan tugas Advokat amat sangat sentral di dalam KUHAP. Oleh karena itu kita mencantumkan dalam KUHAP ada asas diferensiasi fungsional yang menekan fungsi penyidikan pada Polri, penuntutan pada jaksa, pengadilan pada hakim dan Advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum dan mendudukkan perkara pidana secara professional dan proporsional,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki kedudukan yang setara. “APH punya kedudukan sederajat tidak ada yang lebih tinggi. Itu untuk mencegah ego sektoral APH,” ujarnya.
Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M.Hum., menyoroti sejumlah tantangan yang muncul setelah lahirnya KUHP dan KUHAP baru.
“KUHP dan KUHAP lahir dalam waktu bersamaan. Tentu banyak mengejutkan orang, termasuk kami sebagai hakim,” katanya.
Menurutnya, salah satu isu yang paling banyak dipertanyakan adalah penerapan hukum pada masa transisi. “Hukum apa yang akan kita gunakan di masa transisi saat ini, yaitu peristiwa tindak pidana yang diperiksa sebelum 2 Januari 2022 tetap menggunakan KUHP 1981 kecuali dalam perkara peninjauan kembali,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki karakteristik berbeda sehingga dapat menggunakan ketentuan baru dalam proses peninjauan kembali.
“Artinya kenapa ada pengecualian, kalau perkara masuk sebelum 2 Januari maka perkara ini sesungguhnya menggunakan KUHP lama. Tapi mengapa kalau peninjauan kembali langsung berlaku UU baru, karena merupakan upaya hukum luar biasa karena perkara itu sudah berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.
Selain itu, definisi diperiksa juga menjadi persoalan penting yang harus dipahami secara tepat oleh seluruh penegak hukum. “Kemudian persoalan lainnya yang dimaksud ‘diperiksa’ itu apa? Kapan hakim dinyatakan mulai diperiksa sejak hakim menanyakan identitas,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menerapkan asas hukum yang lebih menguntungkan terdakwa.
“Kemudian penggunaan hukum materiil harus diperhatikan mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Itu penting,” ujarnya.
Selain itu, KUHP baru membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan.
“Kemudian tidak ada lagi pidana kurungan. Saat ini yang ada di KUHP baru pidana pengganti. KUHP baru juga mengenal pengakuan bersalah,” katanya.
Ketua LPSK Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern.
“Hubungan dengan perlindungan saksi dan korban begitu penting dalam pilar proses peradilan pidana,” katanya.
Menurutnya, saksi maupun korban kerap menghadapi tekanan yang dapat memengaruhi keterangannya selama proses hukum berlangsung.
“Ketika subjek hukum saksi, korban dan informan yang terbaru, ketika masuk ranah peradilan bisa saja terjadi netralitas mereka terganggu. Bisa karena takut, khawatir atau intervensi, ancaman dan gangguan,” ujarnya.
Karena itu, perlindungan terhadap saksi dan korban harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. “Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban sangat penting,” katanya.
Achmadi menjelaskan bahwa KUHAP baru memberikan ruang yang lebih kuat bagi perlindungan korban dan saksi.
“Perkembangan penting dalam KUHAP pengaturan baru perlindungan saksi dan korban. KUHAP memperkuat mandat untuk melindungi saksi dan korban, juga mengatur eksistensinya,” ujarnya.
Dari perspektif kepolisian, Brigjen Pol. Veris Septiansyah, SH., SIK., M.Si., menilai KUHAP baru menjadi momentum penting pembaruan sistem hukum pidana nasional. “KUHAP baru momentum penting dalam pembaharuan hukum pidana,” katanya.
Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknis penyidikan, tetapi juga pola pikir aparat penegak hukum. “Dari sudut pandang Polri tentunya KUHAP baru tidak hanya mengubah tata cara penyidikan tapi mengubah cara pikir penyidik,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Waito Wongateleng, S.H., M.H., menyebut KUHAP baru sebagai langkah besar menuju sistem peradilan yang lebih modern. “Pengesahan KUHAP baru bukan sekadar revisi prosedural. Kita sedang menyeberangi jembatan menuju peradilan yang sepenuhnya mengedepankan akuntabilitas, teknologi dan HAM,” katanya.
Direktur Eksekutif ICJR, Eramus A.T. Napitupulu, menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan catatan kritis terhadap implementasi KUHAP baru. Menurutnya, persoalan terbesar dalam hukum acara pidana tidak hanya terletak pada substansi aturan, tetapi juga pada struktur kekuasaan yang menjalankannya.
“Kesimpulan dalam tesis saya dalam pembentukan UU aktor lebih penting dari teks. Reformasi tidak mengubah struktur kekuasaan,” tandasnya.
Ia menilai keberadaan advokat sebagai bagian dari penegak hukum memang telah diakomodasi dalam KUHAP. Namun hal tersebut belum tentu berjalan efektif dalam praktik.
“Advokat pada KUHAP disebut sebagai bagian dari penegak hukum. Tapi dalam prakteknya itu tidak terjadi. Penegak hukum tetap saja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,” ujarnya.
Menurut Eramus, tantangan terbesar adalah memastikan berbagai kewenangan yang tertulis dalam undang-undang benar-benar dapat dijalankan.
“Kewenangan Advokat terdengar sangat bagus dalam teks. Apakah kewenangan berlaku secara otomatis? Bagaimana mengujinya?,”ungkapnya.
Ia kemudian memberikan contoh persoalan yang masih sering terjadi dalam praktik. “Contoh anda mendatangi klien anda jam 10-11 malam dikasi masuk atau enggak? Enggak karena jam besuk. Itu enggak mengubah apapun,” ujarnya.
Diskusi publik yang berlangsung selama beberapa jam tersebut mendapat perhatian besar dari peserta Rakernas ADVOKAI 2026. Beragam perspektif yang disampaikan para narasumber menunjukkan bahwa implementasi KUHAP baru tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga kesiapan seluruh aparat penegak hukum, advokat, lembaga peradilan, serta masyarakat untuk memastikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
