KPK Diminta Usut Keterlibatan Sekda, Eliya dan Maqdis Terkait Kasus Korupsi M Lutfi

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 11 Juli 2024 - 09:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Bima – sejumlah orang yang tergabung dalam Rakyat Peduli Anti Korupsi (RPAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi.

Pasalnya kasus yang menjatuhkan Lutfi dengan hukuman penjara 7 tahun itu juga menyeret nama Sektretaris Daerah (Sekda), Kota Bima, Muhktar Landa, Istri Muhammad Lutfi, Hj. Eliya dan Muhammad Maqdis (mantan Ipar Eliya).

“Menurut kami, KPK tidak tuntas menyelesaikan kasus korupsi di era Muhammad Lutfi, maknanya kami meminta KPK untuk mengusut tuntas,” kata Direktur RPAK, Muhlis, dalam keterangan siaran persnya yang diterima media ini, Kamis, 11 Juli 2024.

Baca Juga :  Lepas Mudik Gratis, Gubernur NTB Iqbal: Titip Salam Hangat untuk Keluarga di Kampung Halaman

Pria yang akrab disapa Ronal ini mengungkapkan nama-nama tersebut terindikasi terlibat. Bahkan ketiganya memiliki perannya masing-masing. Peran Sekda Kota Bima sangat jelas memerintah Agus Salim untuk membakar dokumen dan handphone demi menghilangkan alat bukti.

“Sekda Bima Mukhtar Landa jelas ikut dan turut serta dalam kasus ini dengan memerintahkan Agus Salim untuk membakar serta menghilangkan alat bukti,” tuturnya.

Sementara istri Muhammad Lutfi, Eliyan Alwaini dan Muhammad Maqdis berperan sebagai pengatur proyek. Ronald menilai Muhammad Lutfi bukan pelaku utama. Karena pelaku utamanya adalah, Muhtar Landa, Eliya dan Muhammad Maqdis.

Baca Juga :  Dua Sektor Kritis Tersandung, DPRD NTB Sorot Utang RSUP Rp247 M dan Proyek DAK Pendidikan Mangkrak

“Untuk itu kami meminta KPK untuk meneruskan proses dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kota Bima ini. Harus dituntaskan,” katanya.

Ronald menegaskan dalam beberapa hari kedepan, RPAK akan menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan surat kepada KPK untuk membuka kembali kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Sekda Kota Bima, Eliya Alwaini, dan Muhammad Maqdis.

“Kami akan mengawal kasus jilid II ini sampai tuntas,” pungkasnya.

Sejak berita ini ditulis hingga diterbitkan Sekda Muhktar Landa, belum memberikan jawaban. Termasuk Eliya dan Muhammad Maqdis.

Berita Terkait

Bukan Provinsi Pulau Sumbawa! Razikin Usul Nama Nusa Tenggara Tengah, Alasannya Menarik
Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila
Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan
Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global
Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Disiapkan di Bima, Jadi Harapan Baru Pemerataan Pendidikan NTB
KPU NTB Berkurban di Idul Adha, Agus Hilman: Yang Dinilai Bukan Dagingnya, Tapi Ketakwaannya
PKS NTB Sembelih 193 Hewan Kurban, Sebanyak 2.000 Paket Daging Dibagikan untuk Warga
Momentum Halal Bihalal Idul Adha, Harmoni Kepemimpinan Lombok Timur Tuai Apresiasi
Berita ini 475 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:56 WIB

Bukan Provinsi Pulau Sumbawa! Razikin Usul Nama Nusa Tenggara Tengah, Alasannya Menarik

Senin, 1 Juni 2026 - 19:49 WIB

Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila

Senin, 1 Juni 2026 - 18:13 WIB

Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan

Senin, 1 Juni 2026 - 13:55 WIB

Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global

Sabtu, 30 Mei 2026 - 18:55 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Disiapkan di Bima, Jadi Harapan Baru Pemerataan Pendidikan NTB

Berita Terbaru