Kasus Dugaan Korupsi Sewa Alat Berat Dinas PUPR NTB Naik ke Penyidikan 

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 14 Juli 2024 - 11:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Mataram – Setelah mengumpulkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan. Misalnya dokumen kontrak bersama pihak lain dan dokumen pembayaran akhirnya kasus dugaan Korupsi Sewa Alat Berat Dinas PUPR NTB naik ke Penyidikan.

Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama SE SIK MH, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Minggu 14 Juli 2024.

Ia mengatakan bahwa informasi awal barang tersebut memang rusak namun sempat diperbaiki oleh pihak penyewa setelah diperbaiki dijalankan lagi atau berjalan lagi.

Baca Juga :  Video Wawancara Ayah Kifen Viral 365 Ribu Kali Tayang, Polres Bima Kota Tegaskan Tak Berizin dan Langgar Proses Lidik

“Setelah jalan lagi kita masih terputus dari keterangan dari pihak penyewa pertama, kita sudah sempat undang berulang kali tapi belum hadir,”ucapnya.

“Kita ingin mengetahui apakah disewakan kembali atau seperti apak kita belum mengetahuinya,” sambungnya.

Lanjut Kompol Yogi juga menjelaskan sudah berkoordinasi dengan saksi ahli sebanyak 3 (tiga) ahli setelah itu Inspektorat dan BPK untuk melakukan audit kerugian penyewaan tiga alat berat tersebut, mengingat penyewaan alat berat terjadi pada tahun 2021.

Baca Juga :  Demo Boleh, Tapi Jangan Cederai Rakyat, Badko HMI Bali Nusra: Fasilitas Vital Itu Nafas Bersama

“Setelah itu kita akan lakukan kasus ini naik ke Penyidikan”, terangnya

Sebelumnya penyelidik sudah meminta klarifikasi dari pihak ketiga. Informasi yang didapatkan polisi, alat berat milik balai sebenarnya tidak disewakan, tetapi hanya diperbaiki.

Namun belakangan alat tersebut ternyata disewakan hingga tak pernah kembali sampai saat ini.

Berita Terkait

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Pengurus Kecamatan Hanura NTB 100 Persen Terbentuk, Struktur Desa Mulai Dikebut
TKD Berkurang, Ketua DPRD NTB Dorong Optimalisasi Aset Daerah untuk Dongkrak PAD
Bima-Dompu Bukan Anak Tiri, HMI Sentil Pemprov NTB, 574 Hari Pascabanjir Jalan Rusak Diabaikan
Berita ini 165 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Selasa, 1 September 2026 - 23:51 WIB

Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan

Selasa, 1 September 2026 - 22:54 WIB

Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya

Selasa, 1 September 2026 - 22:10 WIB

Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa

Berita Terbaru

Ketua DPD Hanura NTB Ahmad Dahlan (Dae Leo) bersama Ketua Tim Satuan Tugas (Task Force) DPP Hanura Patrice Rio Capella dan jajaran Hanura NTB Saat Konsolidasi Organisasi.

Politik

Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa

Selasa, 1 Sep 2026 - 22:10 WIB