SUMBAWAPOST.com| Mataram- DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat audiensi bersama warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, guna menindaklanjuti persoalan banjir tahunan yang terus berulang. Banjir tersebut dipicu pendangkalan Sungai Pengga dari hulu hingga hilir serta luapan Bendungan Pengga.
Audiensi dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., S.I.P., didampingi Sekretaris Komisi IV H. Hasbullah Muis Konco dan Anggota Komisi IV Efan Limantika, serta dihadiri instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD NTB menegaskan komitmennya mendorong respons cepat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NTB sebagai pihak berwenang agar segera melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, sekaligus perbaikan Bendungan Pengga.
“Normalisasi sungai ini tidak bisa ditunda lagi. Pendangkalan sudah berdampak langsung pada keselamatan warga dan harus segera ditangani secara terpadu,” tegas Sudirsah Sujanto.
Selain itu, DPRD NTB juga meminta OPD terkait, termasuk Dinas PUPR Perkim dan BPBD Provinsi NTB, untuk segera turun ke lapangan sesuai kewenangannya guna mencegah dampak banjir yang terus merugikan masyarakat.
Rapat audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas surat Kepala Desa Kabul tertanggal 19 Januari 2026 terkait permohonan audiensi kondisi permukiman warga di bantaran Sungai Pengga. Audiensi berlangsung pada Selasa, 27 Januari 2026, pukul 10.00 WITA, di Ruang Rapat Lakey Lantai I Gedung Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
Dalam rapat disampaikan bahwa banjir terakhir terjadi pada 13 Januari 2026 dan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, sektor pertanian, peternakan, serta infrastruktur.
Kepala Desa Kabul, Sahrurim, menyampaikan aspirasi warga agar dilakukan normalisasi sungai secara serius karena pendangkalan yang terus terjadi menyebabkan air sungai kerap meluap ke permukiman dan menjadi persoalan berulang setiap tahun.
“Setiap musim hujan, warga kami selalu dilanda banjir. Pendangkalan sungai membuat air cepat meluap, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Sahrurim.
Sebelumnya, pada pagi hari, Gubernur NTB telah meninjau langsung lokasi banjir hingga titik pertemuan dua sungai di wilayah hulu yang diduga menjadi pemicu utama luapan air. Gubernur menegaskan bahwa kondisi pendangkalan sungai sudah cukup parah, dengan kedalaman tersisa sekitar dua meter, sehingga perlu segera ditangani melalui koordinasi lintas sektor.
“Pendangkalan ini sudah serius dan tidak bisa dibiarkan. Penanganannya harus melibatkan semua pihak agar solusi yang diambil benar-benar efektif,” tegas Gubernur saat peninjauan.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) menjelaskan bahwa wilayah hilir sungai merupakan kewenangan BWS dan akan segera dilakukan survei lapangan. BWS juga menyoroti dugaan masifnya alih fungsi lahan serta aktivitas pertambangan di wilayah hulu yang mempercepat sedimentasi.
“Normalisasi sungai harus dibarengi dengan pemulihan vegetasi di hulu. Jika tidak, pengerukan hanya akan bersifat sementara,” ujar perwakilan BWS.
Sementara itu, BPBD Provinsi NTB menyampaikan hasil asesmen yang menunjukkan bahwa normalisasi sungai merupakan langkah mendesak karena wilayah tersebut berpotensi terus menjadi langganan banjir. BPBD mencatat sedikitnya 11 dusun di 8 desa terdampak, serta tiga unit jembatan penghubung Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya berada dalam kondisi tidak layak dan membahayakan keselamatan warga.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
