Fenomena Baru di Kabupaten Bima, Rakyat Biayai Kampanye Calon Bupati 01 Ady-Irfan

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 24 November 2024 - 08:38 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bima- Kabupaten Bima mencatat sejarah baru dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada 2024, pasangan calon bupati nomor urut 1, Ady-Irfan, menjadi sorotan publik setelah masyarakat secara sukarela mengeluarkan biaya pribadi untuk mengkampanyekan pasangan tersebut. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial, di mana masyarakat terlihat bergotong royong memasang spanduk, baliho, hingga menyelenggarakan acara dukungan secara mandiri.

Menurut Ardiansyah, Koordinator Nasional Politik (NasPol) NTB, peristiwa ini merupakan refleksi dari kejenuhan masyarakat terhadap dinasti politik keluarga “istana” yang telah memimpin Kabupaten Bima selama lebih dari dua dekade.

“Selama 20 tahun terakhir, masyarakat tidak melihat adanya perubahan signifikan di Kabupaten Bima. Faktor ini menjadi pemicu utama munculnya gerakan masyarakat untuk mendukung calon pemimpin alternatif seperti Ady-Irfan,” jelas Ardiansyah. dalam keterangan yang diterima media ini, Minggu 24 November 2024.

Baca Juga :  Panas di Dunia Maya Nyaris Berdarah di Dunia Nyata, Polisi Redam Konflik Dua Kelompok Pemuda di Lombok Tengah

Selain itu, Ardiansyah menyoroti buruknya tata kelola birokrasi yang semakin memperburuk situasi.

“Selama ini, jabatan strategis di pemerintahan dikuasai oleh keluarga dekat Hj. Indah Damayanti Putri. Hal ini menciptakan ketidakpuasan luas di kalangan masyarakat, karena birokrasi yang terkesan tertutup dan tidak profesional,” tambahnya.

Pasangan Ady-Irfan dianggap membawa harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Bima, sehingga kata Ardiansyah, dengan latar belakang yang bersih dari konflik dinasti politik, keduanya menawarkan visi dan program yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemajuan daerah.

Ardiansyah menilai, bahwa Gerakan sukarela masyarakat ini disebut-sebut sebagai bentuk protes terhadap sistem politik lama yang dianggap gagal membawa kesejahteraan.

Baca Juga :  Masuk Tahun Politik, Pj Gubernur Minta Masyarakat NTB Jaga Kondusifitas Daerah

“Ini adalah bentuk perlawanan damai rakyat Bima. Mereka tidak lagi hanya menjadi objek politik, tetapi subjek yang aktif memperjuangkan perubahan,” terang Ardiansyah.

Fenomena ini mencerminkan dinamika baru dalam demokrasi lokal Indonesia, di mana rakyat menunjukkan peran aktif dan kesadaran tinggi dalam memilih pemimpin yang benar-benar mereka percaya.

“Pilkada 2024 di Kabupaten Bima diprediksi akan menjadi momen penting yang akan menentukan arah pembangunan daerah di masa depan,”ujarnya.

 

Berita Terkait

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima
Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan
Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Diskop UKM NTB Jadi Rujukan Sumatera Barat dalam Tata Kelola Koperasi Pertambangan
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:51 WIB

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah

Senin, 16 November 2026 - 17:05 WIB

Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Senin, 16 November 2026 - 16:59 WIB

Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima

Senin, 16 November 2026 - 15:28 WIB

Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Berita Terbaru